NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
bertahap diarahkan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan
dasar dan pendidikan menengah.
Lingkup kegiatan: (1) Rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya
(dapat digunakan untuk membangun rumah/asrama guru, apabila rehabilitasi ruang kelas/ruang
belajar telah selesai); (2) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya (termasuk sanitasi
sekolah); (3) Pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya; (4) Pembangunan ruang
perpustakaan beserta perabotnya; (5) Pembangunan laboratorium; (6) Pengadaan buku teks/
buku referensi; (7) Pengadaan peralatan laboratorium; (8) Pengadaan peralatan pendidikan;
dan (9) Pengadaan sarana/prasarana peningkatan mutu pendidikan (termasuk olahraga dan
kesenian).
3. DAK Bidang Kesehatan
Arah kebijakan DAK Bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam
rangka akselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang difokuskan untuk
menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah
gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan
terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
(DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes), Puskesmas dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan dan
pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin yang berkhasiat, aman dan bermutu untuk
mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014.
Lingkup kegiatan: (1) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: Pemenuhan sarana, prasarana,
dan peralatan bagi Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya, yang meliputi: (a) Pembangunan
Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas di DTPK; (b) Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Perawatan di wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan
Puskesmas menjadi mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
(c) Pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Limbah; (d) Rehabilitasi puskesmas karena
rusak berat atau rehabilitasi total; (e) Perawatan, termasuk rumah dinas dokter dan paramedis;
(f) Penyediaan alat kesehatan; (g) Penyediaan Puskesmas Keliling (Pusling Roda 4 dan Pusling
Perairan); (h) Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu); (2) Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: Pemenuhan/ pengadaan sarana,
prasarana dan peralatan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, yang meliputi: (a) Pemenuhan
sarana, prasarana dan peralatan Tempat Tidur Kelas III; (b) Pemenuhan sarana, prasarana dan
peralatan IGD; (c) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan ICU; (d) Pemenuhan sarana,
prasarana dan peralatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
rumah sakit; (e) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan iastalasi Pengolah Limbah (IPL);
(f) Pemenuhan sarana prasarana Unit Transfusi Darah (UTD) di RS/Bank Darah Rumah Sakit
(BDRS); (g) Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di RS; dan (3) Subbidang Pelayanan Kefarmasian,
meliputi: (a) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan
dasar untuk Kabupaten/Kota yang mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN);
(b) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota; (c) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung
Instalasi Farmasi Provinsi.
5-30
Nota Keuangan dan RAPBN 2014