NK- RAPBN 2014

Recommendations

Info

Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 (16) Lingkungan Hidup; (17) Sarana Perdagangan; (18) Sarana Prasarana Daerah Tertinggal; serta (19) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan. Arah kebijakan dan lingkup kegiatan setiap bidang DAK TA 2014 adalah sebagai berikut: 1. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Arah kebijakan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah diharapkan dapat membantu penyelenggaraan dan pencapaian SPM dalam hal penyediaan prasarana pemerintahan. Prasarana tersebut selain untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah, diharapkan juga mendukung sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola, yang merupakan Prioritas Nasional, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (integritas pelayanan publik di daerah). Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus menyatakan komitmennya untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada sesuai dengan umur ekonomis bangunan. Lingkup kegiatan : a. Pembangunan/perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota; b. Pembangunan/perluasan gedung kantor Setda Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; d. Pembangunan/perluasan gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; e. Pembangunan/perluasan gedung kantor Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota; f. Pembangunan/perluasan gedung kantor Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; g. Pembangunan/perluasan gedung kantor Lembaga Teknis Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota; h. Pembangunan/perluasan gedung kantor Kecamatan di Kabupaten/Kota, dan i. Pembangunan/perluasan gedung kantor di Provinsi yang pembentukan perangkat dan kelembagaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. DAK Bidang Pendidikan Arah kebijakan DAK Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata, serta mendukung pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal; (2) Diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya bagi sekolah yang kekurangan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas rusak beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, pembangunan ruang belajar lainnya, penyediaan buku teks pelajaran/perpustakaan/referensi, dan penyediaan sarana penunjang mutu pendidikan yang cukup, layak, dan merata; serta (3) Sasaran program DAK Bidang Pendidikan TA 2014 yang meliputi SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta, yang secara Nota Keuangan dan RAPBN 2014 5-29
Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal bertahap diarahkan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lingkup kegiatan: (1) Rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya (dapat digunakan untuk membangun rumah/asrama guru, apabila rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar telah selesai); (2) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya (termasuk sanitasi sekolah); (3) Pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya; (4) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (5) Pembangunan laboratorium; (6) Pengadaan buku teks/ buku referensi; (7) Pengadaan peralatan laboratorium; (8) Pengadaan peralatan pendidikan; dan (9) Pengadaan sarana/prasarana peningkatan mutu pendidikan (termasuk olahraga dan kesenian). 3. DAK Bidang Kesehatan Arah kebijakan DAK Bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin yang berkhasiat, aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014. Lingkup kegiatan: (1) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya, yang meliputi: (a) Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas di DTPK; (b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan Puskesmas menjadi mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); (c) Pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Limbah; (d) Rehabilitasi puskesmas karena rusak berat atau rehabilitasi total; (e) Perawatan, termasuk rumah dinas dokter dan paramedis; (f) Penyediaan alat kesehatan; (g) Penyediaan Puskesmas Keliling (Pusling Roda 4 dan Pusling Perairan); (h) Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu); (2) Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: Pemenuhan/ pengadaan sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, yang meliputi: (a) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Tempat Tidur Kelas III; (b) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan IGD; (c) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan ICU; (d) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) rumah sakit; (e) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan iastalasi Pengolah Limbah (IPL); (f) Pemenuhan sarana prasarana Unit Transfusi Darah (UTD) di RS/Bank Darah Rumah Sakit (BDRS); (g) Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di RS; dan (3) Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi: (a) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota yang mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN); (b) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota; (c) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi. 5-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2014
Page 2 and 3:
Daftar Isi DAFTAR ISI Halaman Dafta
Page 4 and 5:
Daftar Isi Halaman 4.2.2.2 Bagian A
Page 6 and 7:
Daftar Isi Halaman 6.3.1 Defisit An
Page 8 and 9:
Daftar Tabel DAFTAR TABEL Halaman T
Page 10 and 11:
Daftar Tabel Halaman Tabel 6.15 PMN
Page 12 and 13:
Daftar Grafik Halaman Grafik 3.9 Ki
Page 14 and 15:
Daftar Grafik Grafik 4.34 Perkemban
Page 16 and 17:
Daftar Grafik Halaman Cadangan Klai
Page 18 and 19:
Daftar Boks Boks 4.1 DAFTAR BOKS Pe
Page 20 and 21:
Daftar Matriks Matriks 4.1 DAFTAR M
Page 22 and 23:
Daftar Isi 31. BUPI : Badan Usaha P
Page 24 and 25:
Daftar Isi 90. MBR : Masyarakat Ber
Page 26 and 27:
Daftar Isi 150. RKAKL : Rencana Ker
Page 28 and 29:
Pendahuluan Bab 1 1.1 Umum BAB 1 PE
Page 30 and 31:
Pendahuluan Bab 1 Dari sisi klasifi
Page 32 and 33:
Pendahuluan Bab 1 Selain itu, dalam
Page 34 and 35:
Pendahuluan Bab 1 5. Rata-rata harg
Page 36 and 37:
Pendahuluan Bab 1 (4) menyusun kebi
Page 38 and 39:
Pendahuluan Bab 1 1.6 Uraian Singka
Page 40 and 41:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Berbaga
Page 42 and 43:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro komodit
Page 44 and 45:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro tahun 2
Page 46 and 47:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Sektor
Page 48 and 49:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro yang sa
Page 50 and 51:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro kedua t
Page 52 and 53:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 800 600
Page 54 and 55:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro quantit
Page 56 and 57:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Selanju
Page 58 and 59:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro dasar b
Page 60 and 61:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Hasil s
Page 62 and 63:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro indeks
Page 64 and 65:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro pasokan
Page 66 and 67:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 2.2.2.6
Page 68 and 69:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Faktor
Page 70 and 71:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Pemerin
Page 72 and 73:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Pertumb
Page 74 and 75:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Selanju
Page 76 and 77:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro pada pe
Page 78 and 79:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro diperki
Page 80 and 81:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro nasiona
Page 82 and 83:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 3. Perc
Page 84 and 85:
Bab 3 Pendapatan Negara pajak lainn
Page 86 and 87:
Bab 3 Pendapatan Negara PNBP member
Page 88 and 89:
Bab 3 Pendapatan Negara Sementara i
Page 90 and 91:
Bab 3 Pendapatan Negara rata-rata 4
Page 92 and 93:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP
Page 94 and 95:
Bab 3 Pendapatan Negara memberikan
Page 96 and 97:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP
Page 98 and 99:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam tahun
Page 100 and 101:
Bab 3 Pendapatan Negara penerimaan
Page 102 and 103:
Bab 3 Pendapatan Negara Kesehatan (
Page 104 and 105:
Bab 3 Pendapatan Negara Selama 2008
Page 106 and 107:
Bab 3 Pendapatan Negara (3) investa
Page 108 and 109:
Bab 3 Pendapatan Negara dalam rangk
Page 110 and 111:
Bab 3 Pendapatan Negara 3.4.1.1 Pen
Page 112 and 113:
Bab 3 Pendapatan Negara Pendapatan
Page 114 and 115:
Bab 3 Pendapatan Negara Sementara i
Page 116 and 117:
Bab 3 Pendapatan Negara dan ekstens
Page 118 and 119:
Bab 3 Pendapatan Negara sebagai pen
Page 120 and 121:
Bab 3 Pendapatan Negara keselamatan
Page 122 and 123:
Bab 3 Pendapatan Negara pemberdayaa
Page 124 and 125:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat B
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat B
Page 278 and 279: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 322 and 323: Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran,
Page 356 and 357:
Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran,
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
Page 380 and 381:
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
Page 386 and 387:
Bab 7 Proyeksi APBN Jangka Menengah
Page 388 and 389:
Page 390 and 391:
Page 392 and 393:
Page 394 and 395:
Page 396 and 397:
Page 398 and 399:
Page 400 and 401:
Page 402 and 403:
Page 404 and 405:
Page 406 and 407:
Page 408 and 409:
Page 410 and 411:
Page 412 and 413:
Page 414 and 415:
Page 416 and 417:
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK IN
Page 418 and 419:
- 3 - 4. Pendapatan Pajak Dalam Neg
Page 420 and 421:
- 5 - tertentu sesuai dengan Ketent
Page 422 and 423:
- 7 - 35. Pembiayaan Luar Negeri Ne
Page 424 and 425:
- 9 - konsultan hukum lokal, sebesa
Page 426 and 427:
- 11 - Pasal 8 (1) Anggaran Belanja
Page 428 and 429:
- 13 - (3) DAU sebagaimana dimaksud
Page 430 and 431:
- 15 - puluh enam miliar tiga ratus
Page 432 and 433:
- 17 - Pasal 13 (1) Dana Insentif D
Page 434 and 435:
- 19 - (12) Ketentuan lebih lanjut
Page 436 and 437:
- 21 - termasuk hibah luar negeri/h
Page 438 and 439:
- 23 - puluh satu juta sembilan rat
Page 440 and 441:
- 25 - (7) Untuk menurunkan biaya p
Page 442 and 443:
- 27 - Perubahan Tahun Anggaran 201
Page 444 and 445:
- 29 - (4) Ketentuan lebih lanjut t
Page 446 and 447:
- 31 - Pemerintah dengan persetujua
Page 448 and 449:
- 33 - Pasal 37 Dalam hal terdapat
Page 450 and 451:
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UN
Page 452 and 453:
- 3 - nasional dan 3 (tiga) priorit
Page 454 and 455:
- 5 - Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal
Page 456 and 457:
Pasal 13 Pasal 14 Ayat (1) - 7 - Ya
Page 458 and 459:
Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 - 9
Page 460 and 461:
Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Ayat (6)
Page 462 and 463:
Pasal 21 Pasal 22 Ayat (3) Ayat (4)
Page 464 and 465:
- 15 - Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 A
Page 466 and 467:
Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32
Page 468 and 469:
Pasal 36 Pasal 37 Ayat (1) Cukup je
Page 470 and 471:
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG RE
Page 472 and 473:
- 3 - 3.2.1.1 Pendapatan rumah saki
Page 474 and 475:
- 5 - 3.7.4 Pendapatan denda II 21.
Page 476 and 477:
- 7 - 1.2.3.3 Dana Reboisasi 926.73
Page 478 and 479:
- 9 - 2.4.2 Dana bergulir -4.000.00
Page 480 and 481:
DATA POKOK APBN 2008-2014
Page 482 and 483:
Data Pokok APBN 2008 - 2014 Lampira
Page 484 and 485:
Page 486 and 487:
Page 488 and 489:
Page 490 and 491:
Page 492 and 493:
Page 494:
show all

NK- RAPBN 2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?