NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
dibandingkan dengan alokasi DAU dalam APBNP 2013 sebesar Rp311,1 triliun. Dari alokasi DAU
tersebut, dibagikan untuk provinsi sebesar Rp34,1 triliun (10 persen dari total DAU nasional) dan
dibagikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp307,3 triliun (90 persen dari total DAU nasional).
5.4.1.1.3 Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.
Pengalokasian DAK dilakukan berdasarkan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:
a. Kriteria Umum, yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang
dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan Belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah;
b. Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah;
c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan
didanai dari DAK yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh K/L terkait.
Kebijakan DAK TA 2014 adalah sebagai berikut:
1. Membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar
masyarakat untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran
prioritas nasional;
3. Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yang berbasis hasil (output) sesuai dengan
RPJMN;
4. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) agar lebih tepat sasaran
dan tepat waktu;
5. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DAK baik di pusat maupun di
daerah;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi
perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari
Musrenbangda);
7. Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan
tercapainya output dan outcome yang diharapkan;
8. Menggunakan kinerja pelaporan pelaksanaan DAK dari daerah sebagai salah satu
pertimbangan dalam pengalokasian DAK berikutnya; dan
9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK.
Dalam RAPBN 2014, DAK terdiri atas 19 bidang, yaitu: (1) Prasarana Pemerintahan Daerah;
(2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Keluarga Berencana; (5) Infrastruktur Air Minum;
(6) Infrastruktur Sanitasi; (7) Infrastruktur Irigasi; (8) Infrastruktur Jalan; (9) Keselamatan
Transportasi Darat; (10) Perumahan dan Kawasan Permukiman; (11) Transportasi Perdesaan;
(12) Energi Perdesaan; (13) Pertanian; (14) Kelautan dan Perikanan; (15) Kehutanan;
5-28
Nota Keuangan dan RAPBN 2014