NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
Memenuhi amanat UU Nomor 33 Tahun 2004, DAU dalam RAPBN 2014 diarahkan untuk :
1. mendukung fungsi DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan
mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah (horizontal imbalances);
2. menetapkan besaran DAU sekurang-kurangya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN)
neto yang ditetapkan dalam APBN sesuai ketentuan perundaang-undangan;
3. meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi
yang berwenang;
4. menetapkan proporsi DAU sebesar 10 persen untuk semua provinsi dan 90 persen untuk
semua kabupaten/kota dari besaran DAU nasional;
5. tetap melanjutkan penerapan prinsip non hold harmless;
6. menerapkan formula DAU secara konsisten yaitu Alokasi Dasar (AD) ditambah Celah
Fiskal (CF) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004; dan
7. menghitung alokasi DAU bagi Daerah Otonom Baru (DOB) dengan split atau membagi
secara proporsional dengan daerah induk menggunakan jumlah penduduk, luas wilayah,
dan belanja pegawai.
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah dalam
mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, maka akan terus menerapkan
kebijakan perhitungan DAU untuk memperoleh tingkat ekualisasi terbaik antardaerah,
dengan menggunakan indikator Williamson Index (WI) sebagai parameter tingkat pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah. Hal ini berarti bahwa makin kecil angka indikator WI, maka
tingkat variasi pendapatan daerah makin diperkecil dan pemerataan kemampuan keuangan
antardaerah akan makin baik.
Dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai equalization grant maka diformulasikan
kebijakan penentuan proporsi komponen DAU yang lebih memberikan porsi CF lebih besar dari
AD dalam besaran DAU dalam formula, yaitu dengan mengurangi proporsi AD terhadap pagu
formula DAU. Makin kecil peran AD dalam formula DAU, maka makin besar peran formula
berdasarkan CF sehingga DAU memiliki peran besar dalam mengoreksi kesenjangan fiskal
antardaerah. Adanya penguatan peran CF dalam formula DAU, dapat menghasilkan tingkat
pemerataan yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal.
Berdasarkan arah kebijakan DAU tersebut, target pendapatan dalam negeri dalam RAPBN 2014
sebesar Rp1.661,1 triliun, dikurangi dengan rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan
kepada daerah berupa DBH sebesar Rp107,4 triliun, rencana PNBP yang akan digunakan
kembali oleh kementerian/lembaga penghasil PNBP sebesar Rp40,3 triliun, subsidi pajak sebesar
Rp4,7 triliun, dan sebagian porsi (60 persen) dari beberapa subsidi, yaitu subsidi listrik sebesar
Rp89,8 triliun, subsidi BBM sebesar Rp194,9 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp21,0 triliun,
subsidi pangan sebesar Rp18,8 triliun, dan subsidi benih sebesar Rp1,6 triliun, sehingga beberapa
subsidi lainnya tersebut yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar
Rp195,7 triliun, maka besaran PDN neto dalam RAPBN 2014 adalah sebesar Rp1.313,1 triliun.
Selanjutnya, dengan memperhatikan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 dan mengacu pada
hasil pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/
Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014, maka besaran alokasi DAU dalam
RAPBN 2014 direncanakan sebesar 26 persen dari PDN neto, atau mencapai Rp341,4 triliun
(3,3 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, secara nominal lebih tinggi Rp30,3 triliun jika
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-27