NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
(a) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp33,5 triliun termasuk kurang bayar DBH
SDA Minyak Bumi sebesar Rp357,5 miliar; (b) DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp18,0
triliun termasuk kurang bayar DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp956,1 miliar; (c) DBH
SDA Kehutanan sebesar Rp2,5 triliun termasuk kurang bayar DBH SDA Kehutanan sebesar
Rp47,0 miliar; (d) DBH SDA Perikanan sebesar Rp200,0 miliar; dan (e) DBH SDA Panas Bumi
sebesar Rp413,4 miliar termasuk kurang bayar DBH SDA Panas Bumi sebesar Rp3,4 miliar.
5.4.1.1.2 Dana Alokasi Umum
DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU Nasional ditetapkan dalam APBN yaitu sekurangkurangnya
26 persen dari PDN neto. Kebijakan PDN neto senantiasa mempertimbangkan
unsur-unsur pengurang PDN dengan tetap menjaga peningkatan riil alokasi DAU setiap tahun.
Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan
pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut mengalami perubahan
sejak diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 pada tahun 2006, yaitu pada penyempurnaan komponen
alokasi minimum (AM) dan kesenjangan fiskal (KF). Sebelum tahun 2006, formula DAU terbagi
menjadi dua komponen utama, yaitu AM dan alokasi DAU berdasarkan KF. AM dihitung
berdasarkan komponen lumpsum dan proporsional belanja pegawai. Selanjutnya, sejak tahun
2006, komponen AM dan KF tersebut disempurnakan menjadi alokasi dasar (AD) dan celah
fiskal (CF). Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan
keuangan antardaerah, yang merupakan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masingmasing
daerah. Penyempurnaan telah dilakukan pada penjumlahan dua komponennya, yaitu
AD dan CF sebagaimana tercantum dalam pasal 45 PP Nomor 55 tahun 2005 : (1) daerah yang
memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah
celah fiskal; (2) daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU
sebesar alokasi dasar; (3) daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut
lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai
celah fiskal; (4) daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama
atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.
Besaran DAU yang didistribusikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam RAPBN 2014,
berdasarkan pada:
1. Alokasi Dasar (AD), yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD, antara lain meliputi
gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan
peraturan penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan
terkait penggajian dan pengangkatan CPNSD; dan
2. Celah fiskal (CF), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
Kebutuhan Fiskal tercermin dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah (meliputi luas
wilayah darat dan luas wilayah perairan/laut), indeks kemahalan konstruksi, indeks
pembangunan manusia, dan PDRB per kapita. Kapasitas Fiskal diwakili oleh variabel
PAD, DBH Pajak, DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan DBH SDA
(tidak termasuk DBH SDA Dana Reboisasi).
5-26
Nota Keuangan dan RAPBN 2014