NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
dan 30 persen untuk kabupaten/kota lainnya. Berbeda dengan DBH Pajak yang bersifat block
grant, DBH CHT bersifat specific grant, yakni digunakan untuk mendanai (a) peningkatan
kualitas bahan baku; (b) pembinaan industri; (c) pembinaan lingkungan sosial; (d) sosialisasi
ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Berdasarkan pada rencana penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan dan memperhatikan
ketentuan-ketentuan mengenai DBH Pajak termasuk cukai hasil tembakau, dalam RAPBN TA
2014 alokasi DBH Pajak direncanakan mencapai Rp52,7 triliun (0,5 persen terhadap PDB),
atau naik Rp3,0 triliun (6,0 persen) jika dibandingkan dengan alokasi DBH Pajak dalam
APBNP tahun 2013 sebesar Rp49,8 triliun. Alokasi DBH Pajak dalam RAPBN TA 2014 tersebut
terdiri atas (a) DBH PPh sebesar Rp26,6 triliun termasuk kurang bayar DBH PPh sebesar
Rp877,9 miliar; (b) DBH PBB sebesar Rp24,0 triliun, termasuk kurang bayar DBH PBB sebesar
Rp6,2 miliar, dan (c) DBH CHT sebesar Rp2,2 triliun.
5.4.1.1.1.2 DBH Sumber Daya Alam
DBH yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) terdiri atas DBH SDA pertambangan
minyak bumi, pertambangan gas bumi, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, serta
Pertambangan Panas Bumi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f dan Pasal
106 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004, mulai tahun 2009 alokasi untuk daerah dari bagi
hasil minyak bumi dan gas bumi ditetapkan masing-masing 15,5 persen dan 30,5 persen dari
penerimaannya setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Porsi sebesar 0,5
persen dari DBH SDA Migas tersebut diarahkan sebagai tambahan anggaran pendidikan dasar
dan sekaligus diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi minimum 20 persen untuk anggaran
pendidikan dalam APBN. Porsi 0,5 persen dari DBH SDA Migas tersebut dikecualikan bagi
daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengikuti ketentuan undang-undang otonomi khusus
yang telah diatur tersendiri.
Dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan
UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, dalam RAPBN 2014 dialokasikan tambahan DBH SDA Migas untuk
Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh. Adapun rincian tambahan tersebut adalah minyak
bumi sebesar 55 persen dan gas bumi sebesar 40 persen sehingga proporsi migas untuk kedua
daerah tersebut masing-masing menjadi 70 persen.
Selanjutnya, guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, bagian daerah dari SDA Pertambangan Umum, Kehutanan,
Panas Bumi, dan Perikanan ditetapkan sebesar 80 persen dari penerimaannya. Penetapan alokasi
DBH SDA dimulai dengan perkiraan alokasi yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan
yang ditetapkan dalam APBN. Dalam rangka pelaksanaan penyalurannya, perhitungan DBH
SDA atas realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan, secara triwulanan dilakukan mekanisme
rekonsiliasi data antarinstansi pusat terkait serta antara pusat dan daerah penghasil.
Berdasarkan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari SDA Minyak Bumi
dan Gas Bumi, Pertambangan Umum, Kehutanan, Panas Bumi, dan Perikanan, serta dengan
memperhatikan ketentuan pembagian DBH SDA tersebut, maka dalam RAPBN tahun 2014,
alokasi DBH SDA direncanakan sebesar Rp54,7 triliun (0,5 persen dari PDB). Pagu alokasi DBH
SDA tersebut lebih tinggi 3,3 persen jika dibandingkan dengan alokasi DBH SDA pada APBNP
2013 sebesar Rp52,9 triliun. Alokasi DBH SDA dalam RAPBN tahun 2014 tersebut terdiri atas
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-25