NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Dalam tahun 2014, kebijakan DBH diarahkan untuk (1) Melaksanakan kebijakan penetapan
jenis dan persentase pembagian Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
(2) Melaksanakan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil berdasarkan realisasi penerimaan
pajak dan PNBP (SDA) serta menyelesaikan kurang bayar DBH; (3) Menetapkan alokasi DBH
secara tepat waktu sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil;
(4) Menyempurnakan proses perhitungan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme
rekonsiliasi data.
Dalam RAPBN 2014, alokasi DBH direncanakan mencapai Rp107,4 triliun (1,0 persen dari
PDB), yang terdiri atas 49,1 persen berupa DBH Pajak dan 50,9 persen berupa DBH SDA.
Pagu alokasi DBH tersebut naik 4,6 persen jika dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2013
sebesar Rp102,7 triliun.
5.4.1.1.1.1 DBH Pajak
DBH Pajak terdiri atas DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil
Tembakau (CHT). Alokasi DBH PBB memperhatikan implikasi dari pelaksanaan UU Nomor 28
tahun 2009 terkait dengan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah yang dilaksanakan seluruh
daerah paling lambat tahun 2014. Sebagai konsekuensi dari pengalihan PBB P2 menjadi pajak
daerah, maka tidak ada lagi alokasi DBH PBB dari sektor tersebut dalam pagu APBN.
Alokasi DBH PPh memperhatikan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 8
PP Nomor 55 Tahun 2005, DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN adalah sebesar
20 persen dari penerimaan PPh yang bersangkutan. DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29
WPOPDN yang diberikan kepada daerah tersebut dibagi dengan imbangan 12 persen untuk
kabupaten/kota dan 8 persen untuk provinsi. Bagian kabupaten/kota tersebut dibagi 8,4 persen
untuk daerah penghasil dan 3,6 persen dibagi secara merata untuk seluruh kabupaten/kota
dalam provinsi yang bersangkutan. Daerah penghasil ditentukan berdasarkan tempat wajib
pajak terdaftar dan/atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.
Untuk DBH PBB, pagu alokasinya dalam RAPBN 2014 tetap memperhatikan ketentuan Pasal
12 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 55
Tahun 2005. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka: (a) bagian daerah atas PBB ditetapkan
sebesar 90 persen dari penerimaan PBB, dengan rincian 64,8 persen untuk kabupaten/kota,
16,2 persen untuk provinsi, (b) biaya pemungutan sebesar 9 persen dari penerimaan PBB, dan
(c) bagian Pusat sebesar 10 persen dari penerimaan PBB. Biaya Pemungutan sebesar 9 persen
tersebut dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan persentase yang berbedabeda
untuk setiap sektor PBB. Sementara itu, dari bagian Pusat sebesar 10 persen tersebut,
6,5 persen dibagi secara merata kepada kabupaten/kota dan 3,5 persen dibagi sebagai insentif
kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB P2 tahun sebelumnya mencapai atau
melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
Sementara itu, pagu alokasi DBH CHT dalam RAPBN 2014 disusun berdasarkan ketentuan
Pasal 66A UU Nomor 39 Tahun 2007 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2009. DBH CHT dibagikan kepada provinsi penghasil
cukai hasil tembakau dan provinsi penghasil tembakau, yakni sebesar 2 persen dari penerimaan
negara dari cukai hasil tembakau. DBH CHT dibagi kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi
tersebut dengan imbangan 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota.
Bagian kabupaten/kota dibagi dengan imbangan 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil
5-24
Nota Keuangan dan RAPBN 2014