NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran Transfer ke Daerah dalam tahun 2014 diarahkan untuk mendukung
kesinambungan pembangunan di daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program/
kegiatan yang menjadi prioritas daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang
telah ditetapkan untuk masing-masing bidang. Secara rinci tujuan dari alokasi anggaran Transfer
ke Daerah dalam tahun 2014 adalah untuk:
1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat
dan daerah, serta antardaerah;
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan
penyaluran anggaran Transfer ke Daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan
publik antardaerah;
4. Mendukung kesinambungan fiskal nasional;
5. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan
daerah;
6. Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan
terdepan; dan
7. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu
guna meningkatkan kualitas belanja daerah.
Guna mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam RAPBN 2014 anggaran Transfer ke
Daerah direncanakan sebesar Rp586,4 triliun (5,7 persen dari PDB), yang dirinci 82,2 persen
berupa Dana Perimbangan dan 17,8 persen berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
Pagu alokasi anggaran Transfer ke Daerah tersebut meningkat 10,8 persen jika dibandingkan
dengan pagu dalam APBNP 2013 sebesar Rp529,4 triliun.
5.4.1.1 Dana Perimbangan
Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp481,8 triliun
(4,6 persen dari PDB), yang terdiri atas 22,3 persen berupa DBH, 70,9 persen berupa DAU, dan
6,8 persen berupa DAK. Pagu alokasi Dana Perimbangan tersebut meningkat 8,1 persen jika
dibandingkan dengan pagu Dana Perimbangan dalam APBNP 2013 sebesar Rp445,5 triliun.
5.4.1.1.1 Dana Bagi Hasil
DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2014 mengacu pada ketentuanketentuan
yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-23