NK- RAPBN 2014

Pendahuluan
Bab 1
Dari sisi klasifikasi ekonomi, alokasi RAPBN 2014 terdiri atas belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
dan belanja lain-lain.
Penerapan fungsi distribusi Pemerintah dalam RAPBN 2014 dijalankan dalam kaitannya
dengan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Beberapa mekanisme dalam RAPBN
2014 yang digunakan untuk melaksanakan fungsi distribusi di antaranya (1) fungsi DAU
sebagai alat untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antardaerah dan dimaksudkan sebagai
alat untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; (2) subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam
membuat suatu barang/jasa menjadi lebih murah untuk dibeli, digunakan, atau dihasilkan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) bantuan sosial yang merupakan
pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, dan (4) penerapan PPh orang
pribadi dengan tarif progresif, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi tarif
pajak yang harus dibayarkan.
Fungsi stabilisasi dalam RAPBN 2014 ditetapkan terkait dengan upaya menciptakan stabilitas
ekonomi dengan meminimalisasi volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian melalui
instrumen fiskal dan moneter. Dengan peran stabilisasinya, APBN dipandang merupakan
salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Sejarah APBN Indonesia
menunjukkan bukti tersebut selama krisis ekonomi tahun 2009. Kebijakan ekspansi fiskal
melalui pengalokasian stimulus fiskal dalam tahun 2009 telah mampu menahan ekonomi
Indonesia dari dampak krisis, bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah
kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Sejalan dengan itu, stabilitas ekonomi
dapat terjaga, dan kesehatan fiskal dapat diwujudkan.
Selanjutnya, kondisi APBN tahun tertentu dipengaruhi oleh (1) indikator-indikator ekonomi
yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat
inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), lifting
minyak dan lifting gas, dan parameter ekonomi penting seperti volume konsumsi energi
bersubsidi, serta target penurunan tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran; (2) langkahlangkah
kebijakan (policy measures) dan administratif (administrative measures) yang
ditempuh baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran;
(3) berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku; (4) berbagai
langkah antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi, kondisi darurat dan bencana alam; serta
(5) kebijakan kerja sama internasional baik di bidang ekonomi maupun nonekonomi.
Realisasi dari berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar
ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro terkini dan
prospeknya ke depan. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut, selain merupakan basis
perhitungan postur APBN, juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan fiskal ke depan. Oleh karena itu, berbagai dinamika baik pada tingkat
domestik maupun global, akan membawa implikasi yang dapat menjadi tantangan dan
persoalan dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 1-3