NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
persen
18
16
14
12
10
8
6
Pertumbuhan Ekonomi Nasional : 6,2%
GRAFIK 5.10
PERTUMBUHAN EKONOMI 2012
Di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional
1 Jawa Tengah 6,3 11 Gorontalo 7,7
2 Sumatera Barat 6,4 12 Maluku 7,8
3 Lampung 6,5 13 Sulawesi Utara 7,9
4 DKI Jakarta 6,5 14 Kep. Riau 8,2
5 Bengkulu 6,6 15 Sulawesi Selatan 8,4
6 Bali 6,7 16 Sulawesi Barat 9,0
7 Maluku Utara 6,7 17 Sulawesi Tengah 9,3
8 Kalimantan Tengah 6,7 18 Sulawesi Tenggara 10,4
9 Jawa Timur 7,3 19 Papua Barat 15,8
10 Jambi 7,4
4
2
0
-2
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)
Selain indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah
dapat dilihat dari tingkat kemiskinan, pendapatan daerah per kapita, dan tingkat pengangguran.
Dalam 3 tahun terakhir, daerah-daerah yang sebelumnya mempunyai tingkat kemiskinan yang
relatif tinggi, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, mempunyai tingkat kemiskinan
yang menurun dan lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah Jawa-Bali yang tingkat
kemiskinannya memang sudah relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi
proses catching-up peningkatan kesejahteraan masyarakat dari daerah-daerah yang relatif
masih tertinggal. Indikator pendapatan daerah per kapita menunjukkan adanya perbedaan yang
cukup signifikan antarprovinsi. Pada tahun 2012, provinsi yang mempunyai pendapatan daerah
per kapita paling rendah adalah Jawa Barat, yaitu sekitar Rp1.183.000,00/jiwa, sedangkan
provinsi yang mempunyai pendapatan daerah per kapita tertinggi adalah Papua Barat, yaitu
sebesar Rp14.280.000/jiwa. Selain itu, ada beberapa provinsi lain yang pendapatan daerah per
kapitanya tergolong tinggi yakni Papua, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Indikator tingkat
pengangguran menurun dari 7,1 persen pada tahun 2010, menjadi 6,7 persen tahun 2011, dan
6,14 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2012, daerah yang mempunyai tingkat pengangguran
yang relatif tinggi adalah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, yakni masing-masing 10,1
persen dan 9,9 persen. Perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat daerah dapat dilihat
pada Tabel 5.8.
Peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang distimulasikan oleh belanja pemerintah dan
investasi sektor swasta telah memberikan dampak terhadap jumlah uang beredar dan pergerakan
harga barang dan jasa (inflasi) di daerah. Pada tahun 2011, data inflasi dari 66 kota sebagaimana
yang terlihat pada Tabel 5.9, menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tingkat
inflasi tahun 2010. Untuk menjaga stabilitas harga tersebut, sejak tahun 2011 telah dibentuk
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di beberapa kota dari 66 kota yang selalu dipantau tingkat
inflasinya oleh BPS. Dalam rangka pengendalian inflasi, TPID dan Pemda akan fokus untuk
membenahi permasalahan struktural yang berkaitan dengan kelangkaan pasokan barang-barang
pokok akibat terbatasnya produksi pangan, buruknya infrastruktur distribusi, rantai distribusi
yang terlampau panjang, penimbunan dan pungli, serta pengaruh musiman.
5-20
Nota Keuangan dan RAPBN 2014