NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
No Wilayah
PMA
PMDN
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
1 Sumatera 9.197 7.297 6.832 18.689 33.564 4.840 7.820 4.224 16.334 14.256
2 Jawa 122.015 88.071 105.157 119.921 122.939 12.230 25.768 35.141 37.176 52.693
3 Bali dan Nusa Tenggara 859 2.197 4.597 8.574 10.139 29 51 2.119 357 3.168
4 Kalimantan 1.038 2.686 18.395 17.269 28.878 1.822 2.934 14.576 13.467 16.740
5 Sulawesi 589 1.331 7.857 6.438 13.563 1.147 1.188 4.338 7.228 4.901
6 Maluku dan Papua 168 81 5.447 13.379 11.999 295 41 229 1.439 424
Jumlah
133.866 101.663 148.285 184.270 221.082 20.363 37.802 60.627 76.001 92.182
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
TABEL 5.7
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI DI INDONESIA , 2008 - 2012
(miliar rupiah)
Untuk meningkatkan minat investasi, diperlukan adanya promosi dan fasilitasi kebijakan dari
pemerintah. Pemerintah Pusat melalui Master Plan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan sejak tahun 2011, telah memberikan panduan
yang jelas kepada investor untuk melaksanakan investasi di daerah dalam jangka panjang dan
menengah. Konsep MP3EI mengarahkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak
hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan, kemudahan
perizinan, dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, melalui perbaikan sistem regulasi.
Sementara itu, BUMN, BUMD, dan pihak swasta berperan untuk melaksanakan investasi,
mengelola kegiatan produksi/distribusi, dan menciptakan lapangan kerja.
Sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga
terus menunjukkan angka yang menggembirakan. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi
nasional mencapai 6,5 persen sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara Asia ketiga
yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni setelah China dan India. Pada tahun
2012, pertumbuhan ekonomi nasional menurun menjadi 6,2 persen. Apabila dilihat menurut
wilayah, pada tahun 2012, sebagian besar pertumbuhan ekonomi provinsi menguat. Sembilan
belas provinsi mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi
nasional dan satu provinsi mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif, yaitu Nusa
Tenggara Barat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada Grafik 5.9
dan Grafik 5.10.
30,0
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
-2,5
-5,0
-7,5
persen
Pertumbuhan Ekonomi Nasional : 6,5%
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)
GRAFIK 5.9
PERTUMBUHAN EKONOMI 2011
Di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional
1 Sumsel 6,50 8 Sulut 7,39
2 Sumut 6,58 9 Sulsel 7,65
3 Kep. Riau 6,67 10 Gorontalo 7,68
4 DKI Jakarta 6,70 11 Sultra 8,68
5 Kalteng 6,74 12 Sulteng 9,16
6 Jambi 6,90 13 Sulbar 10,41
7 Jatim 7,22 14 Papbar 27,22
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-19