NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Keuangan Daerah (KKDK). Selain itu, Pemerintah juga sedang menjajaki kemungkinan
penerapan sertifikasi bagi jabatan pengelola keuangan daerah.
Sumber dana APBD yang lebih banyak terpakai untuk belanja aparatur pemerintahan merupakan
salah satu aspek yang juga terus dibenahi dalam rangka peningkatan kualitas belanja daerah.
Pembenahan tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan moratorium penerimaan PNS
sehingga dalam masa moratorium Pemda dapat melakukan penataan pegawai sesuai kebutuhan
dan beban kerja setiap instansi. Untuk mengurangi beban belanja pegawai dalam APBD, dalam
revisi UU Nomor 33 tahun 2004 diusulkan untuk diatur ketentuan mengenai pembatasan belanja
pegawai dalam APBD agar alokasi belanja dapat dikontrol sesuai dengan kemampuan APBD.
Kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran
daerah. Selama 4 tahun terakhir, realisasi belanja modal rata-rata mencapai 92,5 persen, atau
lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja
lainnya, yang rata-rata mencapai 97,9 persen, 96,6 persen, dan 104,1 persen. Selanjutnya, apabila
dilihat dari pola belanja, lebih dari 60 persen pagu belanja, terutama belanja modal, dilaksanakan
pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan. Realisasi belanja modal yang tinggi pada
bulan-bulan terakhir menjelang tutup tahun anggaran tersebut dikhawatirkan mempengaruhi
kualitas output yang dihasilkan sehingga tidak sesuai dengan SPM yang ditentukan. Untuk
mengatasi hal tersebut, Pemerintah terus mendorong agar APBD diselesaikan secara tepat waktu
sehingga pelaksanaan belanja daerah dapat dilakukan mulai dari awal tahun anggaran, terlebih
lagi untuk pelaksanaan belanja yang memerlukan proses pelelangan. Daerah yang terlambat
menyampaikan Perda APBD akan diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU dan
DAK, sedangkan daerah yang menetapkan dan menyampaikan Perda APBD secara tepat waktu
akan memenuhi salah satu persyaratan untuk dipertimbangkan mendapatkan reward melalui
Dana Insentif Daerah.
5.3.3 Implikasi terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah
APBD memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui
kebijakan di sisi pendapatan dan belanja daerah. Melalui sisi pendapatan, kebijakan yang
terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah akan sangat mempengaruhi iklim investasi
dan kegiatan ekonomi di daerah. Melalui sisi pengeluaran, dana APBD yang dialokasikan
untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal telah memberikan pengaruh terhadap
kegiatan investasi dan perekonomian daerah. Sebagian besar dari pelaksanaan belanja modal
menghasilkan output berupa infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik yang
mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di daerah. Sebagian dari belanja
barang dan jasa akan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat daerah.
Kegiatan investasi di daerah dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jumlah investasi baik dari
penanaman modal asing (PMA) maupun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada
tahun 2012 meningkat 20,4 persen, yakni dari Rp260,3 triliun pada tahun 2011 menjadi
Rp313,3 triliun pada tahun 2012. Apabila dilihat menurut wilayah, sebagian besar dari kegiatan
investasi yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN masih terkonsentrasi di pulau Jawa,
Sumatera, dan Kalimantan. Sementara itu, kegiatan investasi di wilayah lain, yakni di pulau
Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara, masih relatif kecil. Perkembangan
investasi dapat dilihat pada Tabel 5.7.
5-18
Nota Keuangan dan RAPBN 2014