NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
Arah dari penggunaan
sumber-sumber
pendapatan daerah, juga
dapat dilihat dari alokasi
belanja menurut fungsi.
Belanja APBD provinsi
yang dialokasikan
fungsi pendidikan dan
kesehatan pada tahun
2012 meningkat masingmasing
125,4 persen
dan 114,4 persen jika
dibandingkan dengan
tahun 2008, sedangkan
TABEL 5.6
RASIO APBD KABUPATEN DAN KOTA
PER JENIS BELANJA TAHUN 2008 - 2013
(persen)
Jenis Belanja 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pegawai 45,4 47,4 53,3 51,8 50,9 49,2
Barang dan Jasa 17,1 17,1 16,3 18,7 18,1 18,5
Modal 28,4 25,8 20,8 21,2 23,9 25,3
Lainnya 9,1 9,7 9,6 8,3 7,1 7,0
Tot al 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Keterangan : Tahun 2008 – 2011 angka realisasi dan tahun 2012-2013 angka anggaran
Sumber : Kementerian Keuangan (data diolah)
alokasi belanja untuk pelayanan umum meningkat 86,3 persen. Tingginya alokasi pada fungsi
pelayanan umum disebabkan adanya kenaikan yang sangat besar pada belanja hibah. Khusus
yang dialokasikan untuk fungsi lainnya yang antara lain terdiri atas fungsi ekonomi, lingkungan
hidup, ketentraman dan ketertiban, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata dan budaya,
serta perlindungan sosial, meningkat sebesar 55,1 persen. Kecenderungan untuk lebih banyak
mengalokasikan belanja APBD bagi pelaksanaan fungsi pendidikan juga terjadi di kabupaten/
kota. Porsi alokasi belanja untuk fungsi pendidikan yang relatif besar tersebut terkait dengan
adanya beban pembayaran gaji guru, termasuk tunjangan profesi dan tunjangan tambahan
penghasilan guru PNSD.
5.3.2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kualitas belanja daerah merupakan isu yang selalu mengemuka selama satu dasawarsa terakhir
ini. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa masih ada sebagian daerah yang memperoleh opini
yang kurang baik dari BPK atas audit laporan keuangannya, adanya struktur belanja yang kurang
sehat karena banyak tersedot untuk belanja aparatur, dan penyerapan anggaran yang kurang
optimal sehingga menimbulkan adanya SiLPA yang berlebihan, tetapi di sisi lain kebutuhan
penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik tidak terpenuhi.
Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), jumlah LKPD
yang mendapatkan opini WTP dan WDP naik dari 336 LKPD pada tahun 2008 menjadi 383 LKPD
di tahun 2011. Sementara LKPD yang mendapatkan opini tidak baik (disclaimer dan adverse)
menurun dari 149 LKPD di tahun 2008 menjadi hanya 43 LKPD di tahun 2011. Meskipun jumlah
daerah yang mendapatkan opini WTP dan WDP meningkat signifikan, tetapi jumlah daerah
yang memperoleh opini tidak baik masih mencapai sekitar 10 persen dari jumlah daerah yang
ada. Untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah
melakukan perbaikan sistem penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan
daerah yang didukung dengan perbaikan kapasitas SDM Pemerintah Daerah. Perbaikan sistem
tersebut antara lain dilakukan melalui penyempurnaan berbagai peraturan perundangan yang
terkait dengan pengelolaan keuangan, seperti penyempurnaan standar akuntansi pemerintah dan
ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas
SDM di daerah, dikembangkan pola pelatihan bagi pengelola keuangan daerah melalui Kursus
Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-17