NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
5.3 Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan Desentralisasi
Fiskal
5.3.1 Pelaksanaan APBD
APBD mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan daerah, karena APBD
merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan
program-program pemerintah daerah. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah
satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari
sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat
diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan
jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Mengingat pentingnya peranan APBD tersebut, maka potensi yang menjadi sumber-sumber
pendapatan daerah harus dapat dikelola secara optimal oleh daerah, sedangkan bidang/fungsi
yang menjadi prioritas pendanaan dari belanja daerah harus didasarkan pada kebutuhan
riil yang menjadi kewenangan Pemda. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak
daerah dan retribusi daerah. Pendapatan jenis pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat
perkembangan ekonomi daerah. Fenomena empiris menunjukkan bahwa makin berkembang
perekonomian daerah, maka makin besar potensi pajak yang dapat digali dari masyarakat.
Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak terhadap potensi pajak
yang ada dapat digunakan rasio total penerimaan pajak terhadap PDRB (tax ratio) dan rasio total
penerimaan pajak terhadap jumlah penduduk (tax per capita). Pada tahun 2013, tax ratio pajak
daerah diperkirakan mencapai 1,2 persen, atau meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar
1,1 persen, sedangkan tax per kapita mencapai Rp410.475/kapita, atau naik dibandingkan tahun
2012 sebesar Rp333.407/kapita. Walaupun angkanya cenderung meningkat, tetapi tax ratio
dan tax percapita tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan skala perekonomian
daerah (PDRB) dan jumlah penduduk. Hal ini mengindikasi bahwa daerah masih mempunyai
potensi yang cukup besar untuk menggali pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
Guna memberikan keleluasan untuk mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan dari
pajak daerah, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, daerah telah diberikan diskresi yang
lebih luas untuk memungut dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam periode
6 tahun terakhir, rasio PAD terhadap total pendapatan cenderung meningkat, sedangkan rasio
dana Transfer ke Daerah terhadap total pendapatan cenderung menurun. Tahun 2008, rasio
PAD terhadap total pendapatan adalah 17,7 persen naik menjadi 20,6 persen tahun 2013.
Sebaliknya, dalam periode yang sama, rasio dana Transfer ke Daerah terhadap total pendapatan
turun dari 79,7 persen tahun 2008 menjadi 73,8 persen tahun 2013 meskipun pada tahun 2011
sempat meningkat menjadi 79,0 persen. Perkembangan rasio PAD terhadap total pendapatan
dan rasio dana Transfer ke Daerah terhadap total pendapatan dapat dilihat pada Grafik 5.8.
Selain diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan Pemerintah
Daerah, juga diberikan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut
guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan
karateristik daerah. Pendanaan terhadap urusan pemerintahan tersebut terutama dituangkan
dalam bentuk belanja barang/jasa, belanja belanja modal, dan belanja pegawai. Alokasi belanja
modal terkait dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik, alokasi belanja pegawai terkait
dengan kebutuhan untuk pelaksanaan roda pemerintahan, sedangkan alokasi belanja barang
dan jasa terkait dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik dan roda pemerintahan.
5-14
Nota Keuangan dan RAPBN 2014