NK- RAPBN 2014

Bab 1
Pendahuluan
surplus beras 10 juta ton, dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, dan daging,
diversifikasi pemanfaatan energi, dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sementara itu, peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan antara lain melalui pelaksanaan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan
bayi, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, perluasan program keluarga harapan,
pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan, serta mitigasi bencana. Di lain
pihak, pemeliharaan stabilitas sosial dan politik dilakukan melalui percepatan pembangunan
alutsista menuju pemenuhan minimum essential force (MEF), pemantapan keamanan dalam
negeri dan pemberantasan terorisme, serta pelaksanaan Pemilu 2014.
Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, dalam RKP 2014 ditetapkan 11 Prioritas
Pembangunan Nasional dan 3 prioritas nasional lainnya, yaitu (1) reformasi birokrasi dan
tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan
pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup
dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; dan
(11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Selanjutnya tiga prioritas nasional lainnya
meliputi: (1) prioritas bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) prioritas bidang perekonomian;
dan (3) prioritas bidang kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan itu, kebijakan pembangunan dalam RKP 2014 dibagi dalam tiga bagian,
yaitu pertama, kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan
nasional; kedua, kebijakan untuk memperkuat pembangunan di berbagai bidang; serta ketiga
kebijakan untuk memperkokoh kesatuan wilayah pembangunan seluruh Indonesia. Dalam
tahap selanjutnya, prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2014 tersebut dan kesepakatan
antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam
rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2014 digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan RAPBN 2014.
Secara umum, RAPBN 2014 mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi
Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk itu, RAPBN
2014 didesain sesuai dengan penetapan tiga fungsi tersebut. Fungsi alokasi berkaitan dengan
alokasi anggaran Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani
kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi
dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan
upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap
pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil.
Penerapan fungsi alokasi Pemerintah dalam RAPBN 2014 dijalankan dalam kaitannya dengan
upaya pelayanan dan penyediaan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat
secara efisien. Terkait dengan alokasi belanja negara, RAPBN 2014 akan dilakukan melalui
belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Anggaran belanja Pemerintah Pusat akan
dialokasikan melalui belanja kementerian negara/lembaga (K/L) dan bendahara umum negara
(BUN). Sementara itu, anggaran transfer ke daerah akan dialokasikan dalam bentuk dana
perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dari sisi fungsi, alokasi RAPBN
2014 akan digunakan untuk melaksanakan berbagai macam fungsi, yaitu pelayanan umum,
pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas
umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.
1-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2014