NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menerima pengalihan pemungutan PBB P2,
dan sekaligus sebagai public announcement, khususnya kepada masyarakat dan aparat yang
akan menangani pemungutan PBB P2.
Selanjutnya, sebagai upaya Pemerintah mendukung suksesnya pengalihan PBB P2, khususnya
terkait dengan penyiapan sumber daya manusia, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, bekerjasama
dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, telah
membuka program D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi Penilai PBB P2 dan D1 Keuangan
Spesialisasi Pajak Konsentrasi operator console (OC). Pemerintah Daerah dapat mengirimkan
beberapa pegawai yang akan menangani pemungutan PBB P2 untuk dididik dan dipersiapkan
agar pada saatnya nanti bisa mengelola PBB P2 dengan baik.
5.2.3.3 Kebijakan Pajak Rokok
Selain mengalihkan BPHTB dan PBB P2 menjadi pajak daerah, dalam UU Nomor 28 Tahun
2009 juga diatur kebijakan penambahan jenis pajak daerah baru yaitu Pajak Rokok. Secara
efektif, pemungutan Pajak Rokok mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Mengingat
tax base Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok, maka
pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan
oleh Pemerintah Daerah sebagaimana pajak daerah lainnya. Hasil penerimaan Pajak Rokok yang
dipungut tersebut selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Provinsi secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk. Untuk bisa mendapatkan pajak rokok, pemerintah provinsi,
harus menyusun dan menetapkan peraturan daerah mengenai pajak rokok.
Berdasarkan target penerimaan cukai hasil tembakau, yang merupakan dasar pengenaan Pajak
Rokok, penerimaan Pajak Rokok tahun 2014 diperkirakan sekitar Rp9,0 triliun. Penerimaan
Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit
50 persen yang dipergunakan untuk:
a. Mendanai pelayanan kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai
bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan
iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.
b. Penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang.
Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat
dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain: pemberantasan peredaran
rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, juga diatur bahwa hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan
kepada kabupaten/kota sebesar 70 persen. Bagian kabupaten/kota tersebut ditetapkan
dan dialokasikan provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi
antarkabupaten/kota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Rokok ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Provinsi.
5-10
Nota Keuangan dan RAPBN 2014