NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
Daerah, baik dari sisi peraturan pelaksanaan yang menjadi payung hukum, perangkat lunak
dan keras, dan sumber daya manusia yang akan mengelolanya, sehingga pengalihan PBB P2
tidak menimbulkan permasalahan baru yang membebani Wajib Pajak dan Pemerintah Daerah.
Tahapan persiapan pengalihan PBB P2 diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 213/ PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan
Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut
diatur tugas dan tanggung jawab, baik dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam
Negeri maupun Pemerintah Daerah.
Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 memberikan peluang
bagi daerah untuk dapat melaksanakan pemungutan PBB P2 sebelum tahun 2014. Apabila
Pemerintah Daerah telah siap melaksanakan pemungutan sebelum tahun 2014, Pemerintah
Daerah harus memberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam
jangka waktu paling lambat tanggal 30 Juni sebelum tahun pengalihan dan dilampiri dengan
Perda tentang PBB P2.
Sampai dengan bulan Juli 2013, terdapat 346 daerah atau 70,3 persen dari jumlah daerah yang
dapat menetapkan Perda PBB P2. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaaan PBB P2
sekitar 95,6 persen dari total penerimaan PBB P2 tahun 2011. Sementara itu, terdapat 123 atau
25 persen dari jumlah daerah yang masih dalam proses penetapan Perda PBB P2. Kelompok
daerah ini memiliki potensi penerimaan PBB P2 sekitar 4,25 persen dari total penerimaan
PBB P2 tahun 2011. Sedangkan daerah yang belum menyusun Raperda PBB P2 sebanyak
23 daerah atau 4,7 persen dari jumlah daerah yang dapat menetapkan Perda PBB P2. Kelompok
ini memiliki potensi penerimaan PBB P2 sekitar 0,15 persen dari total penerimaan tahun 2011.
Dari 346 daerah yang telah menetapkan Perda PBB P2, terdapat 1 daerah, yaitu Kota Surabaya
yang telah memungut PBB P2 pada tahun 2011, sebanyak 17 daerah mulai memungut PBB P2 pada
tahun 2012 dan sebanyak 105 daerah memungut PBB P2 pada tahun 2013. Sementara itu sebanyak
217 daerah akan memungut pada tahun 2014. Dilihat dari sisi penerimaan pada tahun 2012,
pengalihan PBB P2 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah.
Dari 18 daerah yang telah memungut PBB P2 pada tahun 2012, total penerimaan PBB P2 yang
diperoleh lebih kurang Rp1,8 triliun atau meningkat sebesar 16,7 persen dibandingkan dengan
penerimaan pada tahun sebelumnya.
Dari 23 daerah yang belum menyusun Raperda tersebut, terdapat 1 daerah dengan
potensi di atas Rp2 miliar, 5 daerah dengan potensi Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar,
3 daerah dengan potensi Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar, 4 daerah dengan potensi
Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta, dan 10 daerah dengan potensi PBB P2 relatif kecil yaitu
di bawah Rp100 juta.
Dalam rangka mempercepat pengalihan PBB P2, pada tahun 2011 dan tahun 2012 Pemerintah
bersama dengan Komisi XI DPR-RI telah melakukan kegiatan sosialisasi di 320 Kabupaten/
Kota, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan kepada
seluruh Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2013 dengan melibatkan unsur DPRD setempat,
SKPD terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Lurah, Kantor Pertanahan (BPN),
KPP Pratama, Notaris/PPAT, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sampai dengan bulan Juli
2013, sosialisasi telah dilaksanakan di 445 Kabupaten/Kota. Sosialisasi tersebut dimaksudkan
untuk menumbuhkan awareness dan memotivasi daerah agar segera menyiapkan Perda serta
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-9