NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
Rp21,0 triliun (0,3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2010. Alokasi DAK kembali meningkat
menjadi Rp25,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2012 dan Rp 31,7 triliun
(0,3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2013. Peningkatan DAK tersebut antara lain berkaitan
dengan (1) bertambahnya bidang yang didanai DAK, (2) bertambahnya daerah otonom baru,
(3) adanya pengalihan sebagian anggaran kementerian negara/lembaga yang sebelumnya
digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjadi
DAK, dan (4) adanya DAK tambahan untuk 183 daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal.
Terkait dengan bidang yang didanai DAK, jumlahnya telah bertambah dari 11 bidang pada
tahun 2008, menjadi 13 bidang pada tahun 2009, 14 bidang pada tahun 2010, dan menjadi
19 bidang mulai tahun 2011. Bidang yang didanai DAK dalam tahun 2013 adalah pendidikan,
kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur prasarana pemerintah
daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan,
perdagangan, prasarana perdesaan, air minum, sanitasi, energi pedesaan, perumahan dan
permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi pedesaan, dan sarana dan prasarana
kawasan perbatasan. Sejalan dengan pertambahan bidang DAK, jumlah daerah penerima DAK
juga bertambah signifikan dari tahun ke tahun, yakni dari 476 daerah tahun 2008 menjadi
518 daerah pada tahun 2013.
Dalam tahun 2012 dan 2013, 5 daerah yang mendapatkan alokasi DAK terbesar secara
berurutan adalah daerahdaerah
se- Provinsi Papua,
DANA ALOKASI KHUSUS SE-PROVINSI DI INDONESIA,
GRAFIK 5.5
TAHUN 2012-2013*)
Provinsi Jawa Timur,
3.500
Provinsi Jawa Tengah,
2012
3.000
2013
Provinsi Jawa Barat, dan
2.500
Provinsi Sumatera Utara.
2.000
Sementara itu, 5 daerah
1.500
yang mendapatkan alokasi
1.000
terkecil secara berurutan
adalah daerah-daerah
500
di Provinsi DKI Jakarta,
0
Provinsi DI Yogyakarta,
Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Riau, dan Provinsi *) Ak umulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan
Gorontalo. Alokasi DAK Sumber: Kementerian Keuangan
tahun 2012 dan 2013 untuk
daerah per wilayah provinsi disajikan Grafik 5.5.
miliar rupiah
DKI Jk t
DIY
Kepri
Riau
Babel
Gorontalo
Bali
Sejalan dengan peningkatan pagu alokasi DAU nasional dan perubahan komponen dalam
Dana Penyesuaian, secara nominal jumlah alokasi Dana Otsus dan Penyesuaian dalam periode
tahun 2008-2013 juga mengalami perubahan yang signifikan. Dalam tahun 2008, jumlah Dana
Otsus dan Penyesuaian mencapai Rp13,7 triliun (0,3 persen dari PDB) dan dalam tahun 2013
jumlahnya menjadi Rp83,8 triliun (0,9 persen dari PDB). Perkembangan alokasi Dana Otsus
dan Penyesuaian disajikan pada Grafik 5.6.
Sulbar
Kaltim
Jambi
Kalsel
Banten
Bengkulu
Kalteng
Malut
Maluku
NTB
Sulteng
Sulut
Papua Barat
Sultra
Sumsel
Lampung
Sumbar
Aceh
Kalbar
Sulsel
NTT
Sumut
Jabar
Jateng
Jatim
Papua
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-7