NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
untuk Provinsi DKI Jakarta, yakni masing-masing mencapai 22,2 persen dan 21,3 persen dari
jumlah DBH pajak secara nasional, sedangkan daerah yang menerima alokasi terbesar lainnya
adalah daerah-daerah di
Provinsi Jawa Timur,
GRAFIK 5.3
DANA BAGI HASIL PAJAK PER PROVINSI DI INDONESIA
Provinsi Jawa Barat,
TAHUN 2012-2013*)
12.000
Provinsi Kalimantan
2012
Timur, dan Provinsi
10.000
2013
Sumatera Selatan.
8.000
Sementara itu, 5
6.000
daerah yang menerima
4.000
alokasi DBH pajak yang
terendah secara berurut
2.000
adalah daerah-daerah
0
di Provinsi Gorontalo,
Provinsi Sulawesi Barat,
*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Pemerintah
Provinsi Bengkulu, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan
Provinsi Bangka
Sumber: Kementerian Keuangan
Belitung, dan Provinsi
Sulawesi Tenggara. Penyebaran alokasi DBH pajak disajikan pada Grafik 5.3.
miliar rupiah
Dalam tahun 2012 dan 2013, 5 daerah yang menerima DBH SDA terbesar secara berurut adalah
daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi
Kepulauan Riau, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam dua tahun tersebut, daerah-daerah di
Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi DBH SDA masing-masing sebesar 33,4 persen
dan 36,4 persen dari total DBH SDA secara nasional. Sedangkan daerah-daerah di Provinsi
Riau pada periode dua
tahun tersebut masingmasing
menerima
alokasi DBH SDA
20.000
18.000
sebesar 22,9 persen
2012
16.000
dan 22,5 persen dari
2013
14.000
total DBH SDA secara
12.000
10.000
nasional. Sementara itu,
8.000
secara berurut 5 Daerah
6.000
4.000
penerima DBH SDA
2.000
terkecil adalah daerahdaerah
di Provinsi
0
D.I. Yogyakarta,
*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikanuntuk Pemerintah Provinsi dan
Provinsi Bali, Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan
Gorontalo, Provinsi Sumber: Kementerian Keuangan
Sulawesi Barat, dan
Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Penyebaran alokasi DBH SDA disajikan pada Grafik 5.4.
miliar rupiah
GRAFIK 5. 4
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
DAERAH PER PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2012-2013*)
Selain dana yang bersifat block grant, alokasi dana yang bersifat specific grant dalam bentuk
DAK, juga terus meningkat walaupun sempat turun pada tahun 2010. Alokasi DAK secara
nasional tahun 2008 sebesar Rp20,8 triliun (0,4 persen terhadap PDB), meningkat menjadi
Rp24,7 triliun (0,4 persen terhadap PDB) dalam tahun 2009, dan menurun menjadi
5-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2014