NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
Transfer ke daerah yang bersifat block grant, yang mengalami peningkatan yang cukup
besar adalah DAU, yakni meningkat dari Rp179,5 triliun (3,6 persen dari PDB) dalam tahun
2008 menjadi Rp311,1 triliun (3,4 persen dari PDB) tahun 2013. Peningkatan DAU tersebut
dipengaruhi oleh meningkatnya Penerimaan Dalam Negeri (PDN) dan meningkatnya rasio
alokasi DAU terhadap PDN menjadi 26 persen. Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi
DAU nasional, pembagian DAU per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan,
meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah. Dalam tahun 2012 dan 2013,
5 daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurut adalah daerah-daerah
se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara,
dan Provinsi Papua. Sementara 5 daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurut
adalah daerah-daerah se-Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Gorontalo,
Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Bangka Belitung. Perkembangan Dana Alokasi Umum
se-Provinsi di Indonesia tahun 2012-2013 disajikan pada Grafik 5.2.
35.000
GRAFIK 5.2
DANA ALOKASI UMUM SE-PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2012-2013 *)
30.000
2012
2013
25.000
miliar rupiah
20.000
15.000
10.000
5.000
0
*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan
Sumber : Kementerian Keuangan
Selain DAU, Transfer ke Daerah lainnya yang bersifat block grant yang juga terus meningkat
alokasinya adalah DBH. Secara nominal, DBH meningkat dari Rp78,4 triliun (1,6 persen
dari PDB) dalam tahun 2008 menjadi Rp102,7 triliun (1,1 persen dari PDB) dalam tahun
2013. Peningkatan tersebut terkait dengan meningkatnya realisasi penerimaan negara
yang dibagihasilkan, baik dari sektor perpajakan maupun dari sumber daya alam. Dalam
tahun anggaran 2013, realisasi penyaluran DBH sampai dengan akhir semester I mencapai
Rp37,6 triliun atau 36,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP yaitu sebesar
Rp102,7 triliun. Realisasi DBH tersebut terdiri dari DBH Pajak Rp19,2 triliun (38,6 persen dari
pagu alokasi) dan DBH SDA sebesar Rp18,4 triliun (34,7 persen dari pagu alokasi).
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan negara
dari perpajakan dan sumber daya alam dibagihasilkan ke daerah berdasarkan prinsip daerah
penghasil (by origin) dan sebagian untuk pemeratan, serta besarnya disesuaikan dengan realisasi
penerimaan negara (by revenue). Pada tahun 2012 dan 2013, DBH pajak terbesar dialokasikan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-5