NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
untuk provinsi dan kabupaten/kota dalam APBN, yakni sekurang-kurangnya 26 persen
dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. Proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/
kota dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004, proporsi DAU
untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10 persen untuk provinsi dan
90 persen untuk kabupaten/kota.
Selanjutnya, DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/ kegiatan
yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional. Tujuannya agar daerah dapat
menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai dalam
rangka mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimum masing-masing bidang. Alokasi
DAK ke daerah penerima dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yakni: 1) Kriteria Umum, yang
dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan
umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; 2) Kriteria Khusus,
yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah; dan
3) Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan
didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Kriteriakriteria
tersebut tidak membatasi adanya cakupan bidang yang akan didanai dari DAK, sehingga
dalam perkembangannya bidang-bidang yang didanai DAK cenderung bertambah/berubah dari
tahun ke tahun, yakni dari 11 bidang dalam tahun 2008 menjadi 19 bidang dalam tahun 2013.
Untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan
rakyat di daerah-daerah tersebut, dalam tahun 2013 telah dilaksanakan kebijakan affirmative
untuk daerah tertinggal melalui pemberian DAK Tambahan, sehingga rata-rata alokasi DAK
untuk daerah tertinggal mencapai Rp81,6 triliun, atau lebih besar apabila dibandingkan dengan
rata-rata alokasi DAK untuk daerah-daerah yang tidak tertinggal Rp48,5 triliun.
Selain ketiga jenis dana tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di
Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, dalam APBN juga dialokasikan anggaran Dana Otsus.
Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya adalah setara dengan
2 persen dari pagu DAU Nasional, dengan pembagian 70 persen untuk Provinsi Papua dan
30 persen untuk Provinsi Papua Barat. Selain Dana Otsus, Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Otsus Infrastruktur yang besarnya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan negara dan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH
SDA Gas Bumi masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen dari PNBP SDA Minyak Bumi
dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan. Dana Otsus Provinsi Aceh
berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008, dan alokasinya dibedakan menjadi dua, yakni:
(i) untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke lima belas, besarnya setara dengan 2 persen
pagu DAU Nasional, dan (ii) untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh,
besarnya setara dengan 1 persen pagu DAU Nasional. Disamping itu, juga diberikan tambahan
porsi DBH SDA Migas dalam rangka Otsus yang besarnya sama dengan untuk Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat, yakni masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen dari PNBP
SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan.
Sementara itu, cakupan Dana Penyesuaian telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
Dalam tahun 2013, Dana Penyesuaian terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah
(DID), dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-3