NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
lainnya, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, serta masyarakat melalui
penerbitan obligasi daerah. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung
kepada pihak luar negeri, kecuali dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang
terjadi karena kegiatan transaksi obligasi daerah di pasar modal domestik. Pinjaman daerah
dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah
dan/atau untuk menutup kekurangan kas daerah. Namun, mengingat peranannya hanya sebagai
salah satu sumber pembiayaan daerah, maka pinjaman harus dapat dikelola dengan baik
berdasarkan kriteria, persyaratan, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Selain itu, pinjaman juga harus dapat dikendalikan sesuai dengan batas-batas yang
tidak memberikan dampak negatif terhadap APBD serta perekonomian daerah dan nasional.
Sementara itu, hibah dari pemerintah pusat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik.
Secara keseluruhan, alokasi anggaran Transfer ke Daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan
dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian diarahkan untuk (1) Meningkatkan kapasitas
fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah;
(2) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan
penyaluran anggaran transfer ke daerah; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah
dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (4) Mendukung kesinambungan
fiskal nasional; (5) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan
pembangunan daerah; (6) Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal,
terluar, dan terdepan; serta (7) Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap
jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah.
5.2 Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal
Tahun 2008-2013
5.2.1 Pelaksanaan Kebijakan Transfer ke Daerah
Sejalan dengan arah tujuan kebijakan alokasi Transfer ke Daerah untuk mendukung pelaksanaan
otonomi daerah dan kesinambungan fiskal nasional, selama kurun waktu 2008-2013, alokasi
dana transfer ke daerah terus mengalami peningkatan. Dana Transfer ke Daerah terdiri atas:
(1) Dana Perimbangan, yakni DBH, DAU, dan DAK, serta (2) Dana Otonomi khusus dan
Penyesuaian.
DBH dialokasikan dari beberapa jenis pendapatan negara guna mendanai kebutuhan yang
menjadi urusan daerah dan ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. DBH bersumber dari penerimaan negara berupa pajak, cukai,
dan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam. Pendapatan pajak yang dibagi
hasilkan terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), Pajak Penghasilan Pasal 25, dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), serta Cukai Hasil Tembakau (CHT). DBH SDA bersumber dari kehutanan,
pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
Sementara itu, DAU dialokasikan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah
dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAU dialokasikan
5-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2014