NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
BAB 5
KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL
5.1 Umum
Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut mengatur tentang pembagian urusan antara
tingkat pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.
Pemerintah Daerah melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Implikasi
dari pengaturan ini, daerah dapat membelanjakan sumber-sumber dana yang dimiliki untuk
melaksanakan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya.
Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diatur sumber-sumber keuangan
daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sumber-sumber
keuangan tersebut berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan,
pinjaman, dan hibah. Berbeda dari sumber keuangan daerah lainnya, pengenaan pajak dan
retribusi daerah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan
Undang-Undang tersebut, dalam tahun 2014 semua daerah kabupaten/kota diharapkan telah
memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan. Sementara itu
untuk provinsi terdapat jenis pajak baru yaitu pajak rokok.
Sumber keuangan daerah yang berasal dari transfer dana APBN adalah Dana Perimbangan
yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK). Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer
dana dari Pemerintah Pusat (APBN) kepada Pemerintah Daerah (APBD) serta merupakan
satu kesatuan yang utuh, guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan
daerah (vertical imbalance) dan mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan
antardaerah (horizontal imbalance).
Selain dana perimbangan tersebut di atas, pemerintah daerah juga mendapatkan Dana
Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dalam
APBN. Dana Otonomi khusus dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di
Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan mulai tahun 2014 akan dialokasikan
Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Dana Penyesuaian
dialokasikan untuk mendanai program yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan
(Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Bantuan
Operasional Sekolah), Dana Insentif Daerah, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan dari pinjaman dan
memperoleh hibah. Pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-1