17.01.2015 Views

NK- RAPBN 2014

NK- RAPBN 2014

NK- RAPBN 2014

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bab 4<br />

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat<br />

No<br />

Urut<br />

Target<br />

Program *) Indikator Kinerja *) Outcome<br />

<strong>2014</strong><br />

79 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Rp194,1 miliar), a.l.:<br />

1 - Terlaksananya koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur<br />

daerah dalam rangka pengelolaan perbatasan antar negara<br />

Program Dukungan Manajemen dan<br />

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya<br />

Badan Nasional Pengelola Perbatasan<br />

(BNPP)<br />

- Tersusunnya produk hukum bidang perencanaan, kerjasama, dan<br />

hukum<br />

2 Program Pengelolaan Batas Wilayah - Tersedianya sarana dan prasarana prioritas dukungan hankam dan<br />

Negara dan Kawasan Perbatasan penegakkan hukum (Gakum) batas wilayah laut dan udara<br />

16 laporan -<br />

8 produk hukum<br />

1 unit Speedboat;<br />

5 unit<br />

alat komunikasi<br />

dan pemantauan<br />

Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya<br />

untuk pelaksanaan tugas sekretariat BNPP<br />

- Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara<br />

efektif yang mencakup kejelasan dan penegasan batas antarwilayah<br />

Negara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di<br />

kawasan perbatasan<br />

- Terbangunnya sarana prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 1 PLBN, 4 unit<br />

gudang logistik<br />

80 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Rp1.005,9 miliar), a.l.:<br />

1 Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah 14 laporan -<br />

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya<br />

Badan Pengusahaan Kawasan<br />

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan<br />

- Persentase pemanfaatan pengelolaan data center 75%<br />

Bebas Batam (BPKPB dan PB Batam)<br />

2 Program Pengelolaan dan<br />

- Jumlah kapasitas bongkar muat barang kontainer 313.300 TEUS -<br />

Penyelenggaraan Kawasan<br />

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan<br />

Bebas Batam<br />

- Jumlah pelayanan perizinan penanaman modal 7 layanan<br />

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya yang handal dalam<br />

mendukung pengelolaan kawasan<br />

Terwujudnya kapasitas pelabuhan bongkar muar kontainer yang<br />

berstandar internasional, bandar udara yang mampu melayani lalu<br />

lintas barang dan jasa yang berstandar internasional, iklim investasi<br />

yang kondusif, target peningkatan nilai investasi dan sistem yang<br />

terukur<br />

81 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Rp302,8 miliar), a.l.:<br />

1 Program Penanggulangan Terorisme - Jumlah pengoperasian satgas pencegahan dan kontra propaganda<br />

dalam penanggulangan terorisme<br />

- Persentase pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban, saksi, dan<br />

aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme<br />

13 -<br />

100%<br />

Meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini<br />

ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektifitas<br />

proses deradikalisasi<br />

82 114 Sekretariat Kabinet (Rp185,6 miliar), a.l.:<br />

1. - Persentase kecepatan penyelesaian Keppres mengenai pengangkatan<br />

Program Dukungan Manajemen dan<br />

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya<br />

Sekretariat Kabinet<br />

dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan<br />

dan pensiun PNS secara tepat waktu<br />

- Persentase pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi di<br />

website Sekretariat Kabinet<br />

100% - Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur<br />

yang wewenang penetapannya di tangan Presiden<br />

100%<br />

2. Program Penyelenggaraan Pelayanan - Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah<br />

Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu<br />

Selaku Kepala Pemerintahan<br />

- Persentase Rperpres, Rkeppres, Rinpres di bidang politik, hukum dan<br />

keamanan yang ditindaklanjuti menjadi Perpres, Keppres dan Inpres<br />

97% - Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan<br />

program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan<br />

97% - Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres,<br />

dan Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan<br />

4-152<br />

Nota Keuangan dan <strong>RAPBN</strong> <strong>2014</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!