17.01.2015 Views

NK- RAPBN 2014

NK- RAPBN 2014

NK- RAPBN 2014

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bab 4<br />

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat<br />

No<br />

Urut<br />

Target<br />

Program *) Indikator Kinerja *) Outcome<br />

<strong>2014</strong><br />

50 075 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Rp1.567,9 miliar), a.l.:<br />

1 Program Pengembangan dan<br />

Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika<br />

- Jumlah propinsi yang memperoleh informasi prakiraan cuaca<br />

skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak lokal<br />

- Jumlah unit pelaksana teknis (UPT) BMKG yang mendiseminasikan<br />

informasi dini kualitas udara (air quality monitoring system /AQMS).<br />

33 -<br />

6<br />

Meningkatnya kepuasan pengguna informasi peringatan dini cuaca<br />

ekstrim dan informasi cuaca secara rutin untuk mendukung<br />

keselamatan transportasi dan pengelolaan bencana<br />

- Waktu yang diperlukan untuk menentukan parameter gempa bumi 4 menit -<br />

- Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peringatan dini tsunami 5 menit<br />

Meningkatnya kepuasaan pengguna informasi gempabumi, tsunami,<br />

seismologi teknik dan geofisika potensial untuk mendukung<br />

perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan bencana<br />

2 Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah jenis dokumen evaluasi dan monitoring 5 -<br />

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya<br />

- Jumlah rancangan Pemerintah 3 peraturan<br />

BMKG<br />

Meningkatnya layanan tata kelola perencanaan, hukum, keuangan<br />

dan aset, SDM, pengawasan, pendidikan dan pelatihan,<br />

pengembangan dan penelitian, dalam rangka mendukung sistem<br />

pelayanan jasa dan informasi MKKuG<br />

51 076 Komisi Pemilihan Umum (Rp15.410,4 miliar), a.l.:<br />

1 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik<br />

- Tingkat ketepatan penyiapan analisis di bidang administrasi<br />

hukum dalam kepengurusan partai politik, perseorangan peserta<br />

pemilihan umum (Pemilu) dan dana kampanye peserta Pemilu.<br />

2 Program Peningkatan Sarana dan<br />

Prasarana Aparatur KPU<br />

- Persentase pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis<br />

penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan<br />

akuntabel<br />

- Persentase akumulasi kemajuan pembangunan, pengadaan meubelair<br />

dan belanja modal<br />

80% -<br />

3 Program Dukungan Manajemen dan - Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan<br />

100% -<br />

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya keuangan<br />

KPU<br />

- Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu 90%<br />

75%<br />

Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara<br />

pemilu dan pemilihan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum<br />

(KPU), KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota<br />

40% - Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU<br />

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas<br />

teknis lainnya<br />

52 077 Mahkamah Konstitusi RI (Rp189,0 miliar), a.l.:<br />

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan administrasi<br />

yustisial<br />

6 - Meningkatnya dukungan administrasi umum dan administrasi<br />

yustisial yang modern dan terpercaya<br />

Mahkamah Konstitusi RI<br />

- Jumlah bahan publikasi konstitusi dan Mahkamah Konstitusi 2 paket<br />

2. Program Peningkatan Sarana dan - Jumlah renovasi/rehabilitasi gedung kantor dan rumah negara 1 -<br />

Prasarana Aparatur Mahkamah<br />

Konstitusi RI<br />

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 5 paket<br />

3. Program Penanganan Perkara<br />

Konstitusi<br />

- Jumlah perkara pengujian undang-undang (PUU), sengketa<br />

kewenangan lembaga negara (SKLN), dan PHPU legislatif Pilpres,<br />

Pilgub, Pilbup, walikota, dan perkara lainnya<br />

4. Program Kesadaran Berkonstitusi - Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman berkonstitusi dan hukum<br />

acara Mahkamah Konstitusi<br />

- Jumlah penyebarluasan informasi penanganan perkara dan putusan<br />

Mahkamah Konstitusi<br />

247 - Penyelesaian perkara konstitusi yang tepat waktu, transparan dan<br />

akuntabel<br />

34 - Meningkatnya konstitusionalitas masyarakat dan budaya<br />

berkonstitusi<br />

114<br />

Meningkatnya kualitas pelayanan yang didukung dengan sarana dan<br />

parasarana yang memadai<br />

4-142<br />

Nota Keuangan dan <strong>RAPBN</strong> <strong>2014</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!