NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
38 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Rp1.174,3 miliar), a.l.:
1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional
- Tersusunnya kebijakan pembangunan peraturan perundangundangan
- Persentase kesesuaian kebijakan rencana pembangunan di daerah
terhadap Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
100% - Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan
pendanaan nasional terkait lingkup sumber daya manusia dan
kebudayaan
100% - Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan
pendanaan nasional terkait lingkup pengembangan regional dan
otonomi daerah
- Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja pembangunan nasional
2 Program Pengawasan dan
- Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif 100% - meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
(SPIP) di Kementerian PPN/Bappenas
Bappenas
- Tingkat kepuasan terhadap pelayanan konsultasi 80%
3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Bappenas
- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian
PPN/Bappenas
100% - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian
PPN/Bappenas
4 - Persentase kesesuaian hasil kajian diklat dan jabatan fungsional
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bappenas
perencana (JFP) yang digunakan dalam perumusan kebijakan diklat
dan JFP
- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan,
kelembagaan, dan ketatalaksanaan
95% -
11
Meningkatnya pelaksanaan tugas manajemen kelembagaan dalam
rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian
PPN/Bappenas
39 056 Badan Pertanahan Nasional (Rp4.238,6 miliar), a.l.:
1 Program Pengelolaan Pertanahan - Cakupan peta pertanahan (PN7) 2.800.000 Ha -
Nasional
- Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (PN7) 865.316 bidang
- Inventarisasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan
wilayah tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)
Terwujudnya suatu kondisi yang mampu menstimulasi,
mendinamisasi dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur
pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di
1 paket - Terwujudnya seluruh Indonesia; percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban
administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset
tanah
- Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (PN4) 154.075 bidang - Meningkatnya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan
tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.
- Inventarisasi P4T (PN6) 182.300 bidang - Terwujudnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
peningkatan akses terhadap sumber ekonomi
- Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta
mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan
2 Program Pengawasan dan
- Rata-rata jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan
29% - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pada semua
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur intensitas pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik
unit kerja BPN RI
BPN
- Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja dan kasus (Obrik) 48
3 Program Peningkatan Sarana dan - Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan 145 satker - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI
Prasarana Aparatur BPN
4 Program Dukungan Manajemen dan - Jumlah pembinaan organisasi dan kepegawaian 1 paket - Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPN
- Ketersediaaan data dan informasi pertanahan nasional pada sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) (%)
430 kab/kota
pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI serta mutu pelayanan publik di
bidang pertanahan
4-136
Nota Keuangan dan RAPBN 2014