NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
No
Urut
Target
Program *) Indikator Kinerja *) Outcome
2014
20 027 Kementerian Sosial (Rp7.638,8 miliar), a.l.:
1. Program Pemberdayaan Sosial dan - Jumlah KK yang mendapatkan akses berusaha melalui kelompok
10.931KK -
Penanggulangan Kemiskinan
usaha bersama ekonomi (KUBE)
- Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan 5.300 KK
Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan
kebutuhan dasar
2. Program Rehabilitasi Sosial
- Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak
berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan
perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan
direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti
- Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan
direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Jumlah korban bencana alam yang dibantu jumlah lokasi kampung
siaga bencana (KSB)
- Jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang mendapatkan
bantuan tunai bersyarat Program Keluarga harapan (PKH)
4. Program Pendidikan, Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial
5. Program Peningkatan Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur
Pembangunan Kesejahteraan Sosial
145.254 jiwa -
46.279 jiwa
75.000 jiwa -
3,2 juta RTSM
- Tersertifikasinya pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial 400 org - Peningkatan jumlah pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan
sosial yang kompeten
- Terperiksanya DIPA dana Dekon, Tugas Pembantuan (TP), dan
kantor pusat lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui
pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial
Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui
pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial
4300% - Menurunnya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan
21 029 Kementerian Kehutanan (Rp5.262,0 miliar), a.l.:
1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan - Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km, terdiri
dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan
Hutan
- Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 33
provinsi
2. - Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12
Program Konservasi Keanekaragaman
Hayati dan Perlindungan Hutan
provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung,
Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)
- Terjaminnya hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera
dan Pulau Sulawesi berkurang 20 persentase setiap tahun dari rerata
2005-2009
13.000 km -
7 Provinsi
3 Provinsi -
3. Program Peningkatan Fungsi dan Daya - Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis, mangrove, gambut, 230rb ha -
Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 1.994.000 ha
Masyarakat
- Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas 3 DAS
4. Program Penelitian dan
Pengembangan
- Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang keteknikan
kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul
Kementerian Kehutanan
- Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang
produktifitas hutan tanaman sebanyak 6 judul
5. - Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja
inspektorat berkurang hingga 50% dari tahun 2009
Program Pengawasan dan
Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Kehutanan
- Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan
tahun 2006-2009
67,2%
100% -
100%
50% -
25%
Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan
sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara optimal
Biodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai
penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta
pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan
Berkurangnya lahan kritis pada DAS prioritas
Minimal 60 % hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat
dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis
kehutanan, dan pengayaan ilmu pengetahuan termasuk
pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu
Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
kementerian kehutanan serta perwujudan reformasi birokrasi dan
tata kelola kementerian kehutanan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-129