NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
No
Urut
Target
Program *) Indikator Kinerja *) Outcome
2014
11 015 Kementerian Keuangan (Rp18.711,7 miliar), a.l.:
1 Program Peningkatan dan
Pengamanan Penerimaan Pajak
- Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP
dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I
Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP
dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II
100% -
2 Program Pengawasan, Pelayanan, dan - Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas
100% -
Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan kepabeanan
Cukai
- Rata‐rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan 90%
100%
Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal
Terciptanya administrator Ditjen Bea dan Cukai Kepabeanan dan
Cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan
masyarakat serta optimalisasi penerimaan
3 Program Pengelolaan Perbendaharaan - Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang‐Undang PP APBN secara
Negara
tepat waktu
3 -
- Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik WTP : 84 LK
WDP : 0 LK
4 - Nilai kekayaan negara yang diutilisasi Rp75 triliun -
Rp375 miliar
Program Pengelolaan Kekayaan
Negara,Penyelesaian Pengurusan
Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
- Jumlah penerimaan kembali (recovery ) yang berasal dari
pengeluaran APBN
Meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara
profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan
Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian
pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional,
tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik
bagi stakeholder
5 Program Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Kementerian Keuangan
- Persentase lulusan program diploma STAN dengan predikat minimal
baik
90% - Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi
6 Program Perumusan Kebijakan Fiskal - Deviasi proyeksi inflasi 6% -
- Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan 90%
Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko
fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong
pertumbuhan perekonomian
7 - Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 100% -
Program Peningkatan Pengelolaan
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
- Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundangundangan
8 Program Pengelolaan Anggaran - Pengalokasian Belanja Pemerintah Pusat yang tepat waktu dan
Negara
efisien
- Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain‐lain (BSBL) yang
lengkap dan tepat waktu
90%
100% -
9 Program Pengawasan dan
- Persentase investigasi yang terbukti 90% -
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Keuangan
- Jumlah policy recommendation hasil pengawasan 30
100%
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan
perundang‐undangan dan kebijakan Pemerintah
Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui
peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan
tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan
Kementerian Keuangan
10 Program Pengelolaaan dan
- Persentase Realisasi pengadaan utang terhadap kebutuhan
100% -
Pembiayaan Utang
pembiayaan
- Pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (turn over ratio) 100%
Mengoptimalkan pengelolaan surat berharga negara (SBN) maupun
pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN
4-124
Nota Keuangan dan RAPBN 2014