NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
No
Urut
Target
Program *) Indikator Kinerja *) Outcome
2014
10 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Rp7.282,3 miliar), a.l.:
1 - Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat
waktu pada unit kerja wilayah I-VI
Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Hukum dan HAM
- Persentase unit kerja wilayah VI yang menyelenggarakan
akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan opini BPK
dan WTP
2 Program Pendidikan dan Pelatihan - Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis
Aparatur Kementerian Hukum dan pemasyarakatan
HAM
- Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis
keimigrasian
100% - Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
90%
97% (195 orang) - Peningkatan kinerja aparatur Kementerian Hukum dan HAM
65 orang
3 Program Pembentukan Hukum - Persentase pemerintahan daerah provinsi, kab/kota yang dipetakan
dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi
peraturan daerah yang akurat dan up to date sesuai dengan rencana
dan permohonan fasilitasi
100 - Terwujudnya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan
dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan
- Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di
DPR secara tepat waktu.
100
4 Program Pembinaan dan
- Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan
Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel
72% -
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem
pemasyarakatan
- Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan
yang memperoleh perawatan secara tepat dan akuntabel sesuai
standar kesehatan
50%
5 - Persentase pengendalian pemberian persetujuan visa kunjangan, visa
Program Peningkatan Pelayanan dan
Pengawasan Keimigrasian
kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk
negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat
100% - Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan
pengawasan keimigrasian serta adanya kepastian hukum
- Persentase pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi
standar dengan data akurat
100%
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-123