NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
No
Urut
Target
Program *) Indikator Kinerja *) Outcome
2014
7 010 Kementerian Dalam Negeri (Rp14.803,1 miliar), a.l.:
1 - Persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan
Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Dalam Negeri
tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi;
Ditjen Otda, Badan Diklat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
90% - Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam
penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi
dan akuntabilitas keuangan
- Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah
100%
2 - Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang
Program Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Dalam
Negeri
pembangunan dan keuangan daerah yang diseminarkan dan/atau
dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti
15 lap hasil
penelitian/kajian
-
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan
rekomendasi perumusan kebijakan.
- Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang
pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang
diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti
5 lap hasil
penelitian/kajian
3 Program Pendidikan dan Pelatihan - Persentase kualitas penyelenggaraan diklat manajemen
Aparatur Kementerian Dalam Negeri pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah
85% -
Meningkatnya jumlah alumni, kesesuaian peserta dengan persyaratan
diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan
evaluasi, laporan keuangan dan aset serta hasil-hasil pemeriksaan
dan tindak lanjut LHP pada Pusat Diklat Kemendagri Regional
100%
4 Program Bina Pembangunan Daerah - Daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda
tata ruang menjadi acuan dalam pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP) (KK 10.2) (target kumulatif)
33 provinsi -
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta
meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
- Persentase daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan
terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
100%
5 Program Pengelolaan Desentralisasi - Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan
dan Otonomi Daerah
penghapusan daerah sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007
100% -
Meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan
standar pelayanan minimal (SPM) di daerah, kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, terevaluasinya
perkembangan daerah otonom baru, serta tersusunnya strategi dasar
penataan daerah, revisi UU No. 32 Tahun 2004
- Jumlah penyelesaian administrasi pemberhentian dan
pengangkatan kepala daerah serta peresmian pemberhentian
dan pengangkatan DPRD
1 gubernur,
8 bupati,
5 walikota
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-121