NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan sebelumnya yang akan memberikan dampak negatif
pada postur APBN, misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat. Sementara itu, alokasi dana cadangan stabilisasi harga pangan digunakan
dalam rangka mengurangi dampak lonjakan harga pangan bagi masyarakat miskin dan dapat
memicu inflasi.
Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran untuk dana cadangan risiko
fiskal RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp6,5 triliun (0,1 persen terhadap PDB). Jumlah
ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4,0 triliun, atau 160,0 persen dibandingkan
dengan pagu anggaran dana cadangan risiko fiskal dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp2,5
triliun (0,03 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran dana cadangan risiko fiskal
dalam RAPBN tahun 2014 merupakan akibat dialokasikannya cadangan risiko perubahan asumsi
ekonomi makro sebesar Rp4,0 triliun, sementara dalam APBNP tahun 2013 tidak dialokasikan
cadangan dimaksud, serta naiknya cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan
menjadi Rp2,5 triliun, yang dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp2,0 triliun.
Selain itu, komponen lain dari belanja lain-lain dalam RAPBN tahun 2014 adalah alokasi
anggaran untuk belanja lainnya yaitu alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran
yang bersifat sementara (ad hoc) dan tidak berulang, belanja operasional untuk lembaga yang
belum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri, serta pengeluaran lain yang tidak terduga
dan sangat diperlukan (mendesak) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi untuk pos belanja lainnya direncanakan sebesar Rp22,4
triliun (0,2 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp5,7
triliun, atau 33,8 persen dibandingkan dengan pagu anggaran belanja lainnya dalam APBNP
tahun 2013 yaitu sebesar Rp16,8 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Dalam alokasi pos belanja
lainnya tersebut menampung antara lain alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan BMP
Kemhan/TNI kepada PT Pertamina tahun 2006-2012 sebesar Rp6,1 triliun sesuai dengan hasil
audit dari lembaga auditor Pemerintah, cadangan keperluan mendesak sebesar Rp4,0 triliun
(termasuk di dalamnya cadangan untuk ganti rugi atas keputusan yang telah menjadi ketetapan
pengadilan/in kracht), cadangan pelaksanaan Pemilu tahun 2014 dan siklus 5 tahunan terkait
dengan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014 sebesar Rp3,0
triliun, cadangan BMP Kemhan/TNI tahun 2014 sebesar Rp2,5 triliun, dana operasional kegiatan
OJK tahun 2014 sebesar Rp2,4 triliun, cadangan beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp2,0 triliun,
cadangan benih nasional (CBN) Rp306,4 miliar, ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp91,9 miliar, dan operasional lembaga yang
belum mempunyai BA sendiri sebesar Rp66,0 miliar.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-113