NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Sejak mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tahun 2014, maka: (1) Kementerian Kesehatan tidak lagi
menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas); (2) Kementerian Pertahanan,
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program
pelayanan kesehatan bagi pesertanya (kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan
kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden); (3) PT Jamsostek tidak lagi
menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan; (4) PT Askes dinyatakan bubar tanpa
likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes menjadi aset dan
liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan; serta (5) semua pegawainya menjadi
pegawai BPJS Kesehatan.
Sebagai program yang akan mencakup seluruh rakyat, kelancaran dan keberlanjutan penyelenggaraan
program BPJS Kesehatan perlu untuk terus dijaga. Untuk mencapai harapan tersebut BPJS Kesehatan
harus menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang baik antara lain dengan memperkuat fungsi
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, mengkomunikasikan dan menerapkan sistem pelayanan
berjenjang secara tertib, dan melakukan evaluasi secara mendalam atas pelaksanaan layanan kesehatan.
Di samping itu, dari aspek keuangan, perlu diterapkan praktek pengelolaan keuangan yang cermat
dan hati-hati serta perlu dibangun suatu sistem pemantauan yang mampu mengetahui dengan cepat
apabila terdapat permasalahan di bidang keuangan.
Alokasi Anggaran Belanja Lain-lain
Kebijakan belanja lain-lain dalam RAPBN tahun 2014 antara lain menampung: (1) antisipasi
perubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal;
(2) penyediaan biaya operasional lembaga negara yang belum mempunyai kode bagian anggaran
(BA) sendiri; (3) mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dana cadangan beras
Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan stabilisasi harga pangan;
(4) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat; (5) penyediaan alokasi anggaran pelaksanaan dan pengamanan
Pemilu tahun 2014; dan (6) penyediaan anggaran untuk kegiatan operasional Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tahun 2014.
Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp28,9
triliun (0,3 persen terhadap PDB), terdiri atas dua kelompok alokasi, yaitu cadangan risiko fiskal
sebesar Rp6,5 triliun dan belanja lainnya sebesar Rp22,4 triliun. Jumlah alokasi belanja lainlain
ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp9,7 triliun, atau 50,2 persen jika dibandingkan
dengan pagu alokasi anggaran belanja lain-lain pada APBNP tahun 2013 sebesar Rp19,3 triliun
(0,2 persen terhadap PDB). Lebih tingginya alokasi belanja lain-lain dalam tahun anggaran 2014
antara lain disebabkan ditampungnya alokasi cadangan untuk pengamanan dan pelaksanaan
Pemilu tahun 2014 beserta siklus 5 tahunan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan Pemilu
Legislatif dan Presiden tahun 2014, pembayaran tunggakan bahan bakar minyak dan pelumas
(BMP) Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada PT
Pertamina tahun 2006-2012 sesuai dengan hasil audit dari lembaga auditor Pemerintah, dan
cadangan BMP Kemhan/TNI tahun 2014 guna memperbaiki baseline anggaran BMP Kemhan/
TNI sesuai dengan kebutuhan riilnya sehingga diharapkan setelah tahun 2014 tidak ada lagi
kekurangan (utang) anggaran BMP Kemhan/TNI.
Dana cadangan risiko fiskal dalam RAPBN tahun 2014 dialokasikan untuk dana cadangan risiko
perubahan asumsi ekonomi makro dan cadangan stabilisasi harga pangan. Dana cadangan
risiko fiskal dialokasikan dalam rangka antisipasi yang dilakukan Pemerintah atas kemungkinan
terjadinya deviasi antara perkembangan indikator ekonomi makro terhadap besaran asumsi
4-112
Nota Keuangan dan RAPBN 2014