NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
seluruh lapisan masyarakat. Terkait hal tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2004 Pemerintah telah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
sebagai awal dari pelaksanaan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Hal ini dimaksudkan
untuk menyelaraskan penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang berlaku selama ini sehingga lebih
menjamin terselenggaranya jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem jaminan sosial
nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial sebagai suatu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
secara layak berdasarkan azas kemanusiaan, azas manfaat dan azas keadilan sosial.
Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, pada tanggal
25 November 2011 Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk
dengan tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap
peserta dan/atau anggota keluarganya, melalui penyelenggaraan program jaminan sosial. Dalam upaya
mewujudkan tujuan tersebut, dibentuk dua BPJS yaitu: (i) BPJS Kesehatan, yang mulai beroperasi
pada tanggal 1 Januari 2014; dan (ii) BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi paling lambat pada
tanggal 1 Juli 2015. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan
BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan
hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.
Program jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial
dan prinsip ekuitas, dengan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan bersifat
pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Selanjutnya
untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun
biaya.
Menyangkut kepesertaan, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Selanjutnya,
setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya dan menambahkan iuran yang menjadi
kewajibannya serta membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala. Di samping melaksanakan
kewajiban sebagai pemberi kerja, Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran
(PBI) dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS. Yang dimaksud dengan PBI adalah
fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak
mampu ini dibayar oleh Pemerintah.
Lebih lanjut, dalam rangka mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan pada awal tahun 2014 dan
BPJS Ketenagakerjaan pada pertengahan tahun 2015, maka dalam tahun 2013 Pemerintah telah
mengalokasikan dukungan anggaran antara lain untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PMN ini di luar hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik
Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial. Dukungan anggaran juga disiapkan untuk
peningkatan kapasitas puskesmas-puskemas dan rumah sakit-rumah sakit Pemerintah terutama untuk
penambahan tempat tidur kelas III, serta peningkatan kualitas dan penyediaan tenaga medis yang
memadai. Selain hal tersebut, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pelayanan
kesehatan yang akan diberikan dalam SJSN, juga telah dialokasikan anggaran dalam rangka sosialisasi,
edukasi dan advokasi kepada masyarakat tentang SJSN dan BPJS. Sementara itu, untuk menjamin
keikutsertaan masyarakat miskin dan kurang mampu dalam program jaminan sosial ini, mulai tahun
2014 Pemerintah juga menanggung iuran bagi mereka yang disebut dengan Penerima Bantuan Iuran
(PBI) sesuai dengan amanat UU SJSN. Di samping itu, dialokasikan juga anggaran untuk iuran jaminan
kesehatan PNS, TNI/Polri, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan serta alokasi anggaran
untuk pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI/Polri.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-111