NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
kesehatan; (3) anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD; dan (4) anak usia 15-18
tahun dalam RTSM yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
Selanjutnya, dalam rangka menjaga keberlanjutan berbagai program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan seluruh elemen masyarakat yang telah dilaksanakan dalam tahuntahun
sebelumnya, maka dalam tahun 2014 akan terus dilakukan harmonisasi antarprogram
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor ke dalam
wadah PNPM Mandiri. Penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis
masyarakat antara lain dilakukan melalui: (1) PNPM Perkotaan, yang mencakup pemberdayaan
di 11.066 kelurahan; (2) PNPM Perdesaan yang mencakup pemberdayaan di 5.260 kecamatan;
(3) program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) yang mencakup pemberdayaan di
1.000 kelurahan/desa; serta (4) pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW)
yang mencakup pemberdayaan di 237 kecamatan.
Sejalan dengan mulai dilaksanakannya sistem jaminan sosial nasional, khususnya bidang
kesehatan dalam tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, yang antara lain mengatur tentang manfaat kesehatan dan kewajiban
Pemerintah sebagai pemberi kerja. Selain menyediakan anggaran untuk iuran PNS, TNI/Polri,
pensiunan beserta keluarganya, kewajiban Pemerintah lainnya adalah menyediakan anggaran
untuk PBI bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk
PBI ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala. Untuk tahun 2014, jumlah
masyarakat miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta PBI direncanakan sekitar 86,4
juta jiwa. Dengan jumlah sasaran tersebut, alokasi anggaran yang disediakan dalam RAPBN
tahun 2014 direncanakan sebesar Rp19,9 triliun dengan premi sebesar Rp19.225 per orang per
bulan untuk pelaksanaan selama 12 bulan. Selanjutnya, untuk memitigasi risiko fiskal akibat
pelaksanaan SJSN maka perlu dilakukan pengendalian anggaran SJSN dan pengelolaan dana
jaminan sosial secara efisien dan efektif.
Sementara itu, alokasi anggaran bantuan sosial yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara (BA BUN) adalah dana cadangan penanggulangan bencana alam.
Dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan alokasi anggarannya sebesar Rp3,0 triliun. Dana
cadangan penanggulangan bencana alam dialokasikan dalam rangka melindungi masyarakat
dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, yang meliputi kegiatan-kegiatan:
(1) tahap prabencana dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi
bencana; (2) tahap penanganan tanggap darurat pascabencana; serta (3) tahap pemulihan
pascabencana.
BOKS 4.1
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014
Hingga tahun 2013, penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia dilakukan oleh beberapa
badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT
Asabri. Selain program yang diselenggarakan oleh empat badan usaha tersebut, juga diselenggarakan
program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi masyarakat tidak mampu yang sampai
dengan tahun 2013 masih dikelola oleh Kementerian Kesehatan dengan cakupan peserta mencapai
sebanyak 86,4 juta jiwa. Namun demikian, pelayanan yang diberikan belum dapat menyentuh
4-110
Nota Keuangan dan RAPBN 2014