NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
RAPBN tahun 2014 direalokasi ke akun belanja barang (belanja barang yang diserahkan ke
masyarakat). Selain hal tersebut, juga dikarenakan dalam tahun 2013 terdapat alokasi anggaran
program BLSM, yang merupakan program kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Alokasi anggaran bantuan sosial dalam RAPBN tahun 2014 disalurkan melalui: (1) K/L sebesar
Rp52,9 triliun, dan (2) non K/L, yaitu berupa dana cadangan penanggulangan bencana alam
melalui BA BUN sebesar Rp3,0 triliun.
Program-program prioritas yang termasuk dalam kategori bantuan sosial dalam tahun 2014 antara
lain: (1) BOS yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama; (2) BOS Pendidikan Menengah
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (3) Bantuan Siswa dan
Mahasiswa Miskin (BSM); (4) PNPM Mandiri; (5) PKH atau bantuan tunai bersyarat; serta
(6) pembayaran premi untuk PBI SJSN Kesehatan.
Program BOS merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar
yang terjangkau. Tujuan dari program BOS, yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa
tidak mampu, dan meringankan beban siswa lainnya agar semua siswa memperoleh layanan
pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat. Program BOS dalam tahun 2014 yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Agama diperuntukkan bagi sekitar 6,9 juta siswa MI/Ula
dan MTs/Wustha. Selanjutnya, Pemerintah juga terus meningkatkan Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun dan diperluas menjadi pendidikan menengah universal melalui
program BOS Pendidikan Menengah yang diperuntukkan bagi sekitar 8,7 juta siswa SMA, SMK,
dan MA dalam rangka tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah/
sederajat yang bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rangka peningkatan kualitas di bidang pendidikan, Pemerintah juga mengalokasikan
anggaran untuk bantuan siswa dan mahasiswa miskin (BSM) bagi sekitar 15,6 juta siswa/
mahasiswa, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Program
BSM dalam tahun 2014 diperuntukkan masing-masing untuk: (1) 10,9 juta siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB; (2) 2,4 juta siswa MI/Ula dan MTs/Wustha; (3) 1,7 juta siswa SMA dan SMK;
(4) 393 ribu siswa MA; dan (5) 204 ribu mahasiswa perguruan tinggi (PT) dan perguruan tinggi
agama (PTA).
Dalam rangka menyempurnakan sistem perlindungan sosial, dan sekaligus sebagai upaya
untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), khususnya bagi
masyarakat miskin, maka dalam tahun 2014 Pemerintah kembali melanjutkan pelaksanaan
PKH yang ditujukan bagi sekitar 3,2 juta RTSM. PKH adalah suatu program yang memberikan
bantuan tunai kepada RTSM yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dengan diwajibkan
memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM,
yaitu pendidikan dan kesehatan. Bantuan PKH disalurkan kepada masyarakat secara bertahap
dalam empat kali pembayaran dalam satu tahun. Besaran nilai bantuan PKH bagi RTSM per
tahun yaitu: (1) bantuan tetap untuk RTSM sebesar Rp300.000; (2) untuk ibu hamil/nifas
dan memiliki anak usia balita sebesar Rp1.000.000; (3) untuk RTSM yang memiliki anak usia
SD/MI sebesar Rp500.000; dan (4) untuk RTSM yang memiliki anak usia SMP/MTs sebesar
Rp1.000.000. Dengan demikian bantuan minimum per RTSM sebesar Rp800.000 dan bantuan
maksimum per RTSM sebesar Rp2.800.000 (memiliki 3 orang anak). Sasaran yang berhak
menerima bantuan adalah: (1) ibu hamil dan ibu nifas dalam RTSM yang akan diberikan
pelayanan kesehatan; (2) anak/balita usia 0-6 tahun dalam RTSM yang akan diberikan pelayanan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-109