NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
dan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat, dalam rangka pencapaian
target pembangunan milenium (MDGs). Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD
Province bertujuan untuk membiayai kegiatan eksplorasi geothermal di Seulawah Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam, dan kegiatan jasa tenaga ahli berupa pelatihan bagi tim geothermal
Seulawah.
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi merupakan hibah yang bertujuan untuk
mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang
diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi. Hibah
PRIM bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan
pemeliharaan jalan serta mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana
pemeliharaan jalan. Hibah Air Minum Tahap I dan Infrastructure Enhancement Grant (IEG)
merupakan optimalisasi penggunaan sisa dana hibah dari program Hibah Air Minum dan IEG
yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan 2011.
Alokasi Anggaran Bantuan Sosial
Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah terus berupaya menjamin
dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan social security system bagi seluruh
rakyat Indonesia. Terkait dengan itu, kebijakan bantuan sosial dalam RAPBN tahun 2014
difokuskan pada upaya-upaya: (1) memperluas cakupan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan
program-program perlindungan sosial (BOS, BSM, PKH), serta melanjutkan kesinambungan dan
penajaman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri); (2) mendukung
pelaksanaan SJSN Kesehatan, melalui pengalokasian anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi
kelompok penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan; serta (3) menanggulangi risiko
sosial akibat bencana alam melalui pengalokasian dana cadangan penanggulangan bencana alam.
Untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial,
Pemerintah terus melaksanakan program BOS dan BSM, serta wajib belajar 12 tahun melalui
pelaksanaan program BOS pendidikan menengah mulai tahun 2013 dalam rangka meningkatkan
taraf pendidikan masyarakat secara merata dan inklusif. Sementara itu, dalam bidang kesehatan,
mulai tahun 2014 Pemerintah akan melaksanakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) secara
bertahap, yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama melalui pelaksanaan jaminan sosial di bidang kesehatan
yang merupakan pengganti Program Jamkesmas dan Jampersal. Hal tersebut sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk
mendukung implementasi dari kedua undang-undang tersebut, maka alokasi anggaran iuran
BPJS Kesehatan bagi PBI akan menggantikan pola jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak
mampu yang dijalankan selama ini. Selain itu, dialokasikan juga dukungan anggaran melalui
K/L untuk supply side pelayanan kesehatan pada pos belanja modal.
Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran bantuan sosial direncanakan sebesar Rp55,9 triliun (0,5
persen terhadap PDB). Jumlah ini, menunjukkan penurunan sebesar Rp26,6 triliun (32,3
persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggaran bantuan sosial yang ditetapkan dalam
APBNP tahun 2013 sebesar Rp82,5 triliun (0,9 persen terhadap PDB). Penurunan tersebut,
terutama berkaitan dengan penyempurnaan kaidah akuntansi yang menyebabkan sebagian
alokasi anggaran bantuan sosial yang pada tahun 2013 dicatat dalam akun bantuan sosial, dalam
4-108
Nota Keuangan dan RAPBN 2014