NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak ditanggung pemerintah
(DTP) untuk pajak penghasilan (PPh) dan fasilitas bea masuk yang direncanakan sebesar Rp4,7
triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam
APBNP 2013 yang mencapai Rp4,6 triliun. Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran subsidi
pajak penghasilan berupa PPh DTP direncanakan sebesar Rp3,7 triliun. Jumlah ini, terdiri dari
PPh DTP atas komoditi panas bumi sebesar Rp1,0 triliun, dan PPh DTP atas bunga, imbal hasil,
dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan
dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk
jasa konsultan hukum lokal sebesar Rp2,7 triliun. Sementara itu, fasilitas bea masuk DTP dalam
RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp1,0 triliun.
Alokasi Anggaran Belanja Hibah
Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran belanja hibah dialokasikan sebesar Rp3,5 triliun, yang
berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1,2 triliun bila dibandingkan dengan pagu anggaran
belanja hibah dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp2,3 triliun. Kebijakan alokasi anggaran
belanja hibah kepada daerah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas
pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang perhubungan,
pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan eksplorasi
geothermal.
Sumber dana hibah kepada daerah berasal dari luar negeri baik berupa pinjaman yang
diterushibahkan maupun hibah yang diterushibahkan, dengan rincian sebagai berikut:
Pertama, belanja hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah, yaitu: (1) program
Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp2,9 triliun, yang bersumber dari Japan International
Cooperation Agency (JICA); dan (2) Water Resources and Irrigation Sector Management
Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp146,3 miliar, yang bersumber dari World Bank.
Kedua, belanja hibah yang bersumber dari hibah luar negeri Pemerintah, yaitu (1) Hibah Air
Minum sebesar Rp206,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (2) Hibah Air Limbah
sebesar Rp29,8 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3) Development of Seulawah
Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp54,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman;
(4) Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp93,4 miliar yang berasal
dari Pemerintah Australia; (5) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) sebesar
Rp122,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (6) Hibah Air Minum Tahap I sebesar
Rp3,5 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; dan (7) Infrastructure Enhancement
Grant sebesar Rp7,8 miliar.
Penjelasan lebih lanjut mengenai proyek/kegiatan yang didanai dari belanja hibah dimaksud
adalah sebagai berikut. Proyek MRT diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan
lalu lintas di Jakarta, menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Jakarta
dengan membangun sistem transportasi kota yang efisien, penciptaan lapangan kerja, serta
meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta dan mendukung mitigasi dampak perubahan
iklim. WISMP-2 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya
air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas
pertanian beririgasi di beberapa provinsi dan kabupaten.
Selanjutnya, Program Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah bertujuan untuk mendanai
kegiatan pembangunan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-107