NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Anggaran subsidi pangan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp18,8 triliun.
Jumlah tersebut lebih rendah Rp2,7 triliun bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun
2013 sebesar Rp21,5 triliun. Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk
penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga terjangkau oleh daya beli
masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses pangan, baik
secara fisik (beras tersedia di titik distribusi dekat) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau)
kepada rumah tangga sasaran. Dalam tahun 2014, program subsidi pangan ini disediakan untuk
menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog. Penyaluran
beras kepada RTS akan diberikan untuk 12 kali penyaluran, dengan kuantum sebanyak 15 kg
per RTS per bulan dan harga tebus sebesar Rp1.600 per kg.
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan membantu petani
mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran
untuk subsidi pupuk. Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan
sebesar Rp21,0 triliun, atau meningkat Rp3,1 triliun bila dibandingkan dengan pagunya yang
ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp17,9 triliun. Alokasi anggaran subsidi pupuk
dalam RAPBN tahun 2014 sudah menampung anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk
tahun 2012 sebesar Rp3,0 triliun.
Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran
untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut, ditujukan untuk menyediakan benih
padi, jagung, dan kedelai yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh petani. Alokasi anggaran
subsidi benih dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp1,6 triliun. Jumlah tersebut
lebih tinggi bila dibandingkan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar
Rp1,5 triliun.
Selanjutnya, alokasi anggaran untuk subsidi PSO direncanakan sebesar Rp2,2 triliun. Jumlah
tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp1,5
triliun. Anggaran belanja subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2014 tersebut, dialokasikan masingmasing
kepada PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp1,2 triliun untuk penugasan layanan jasa
angkutan kereta api; PT Pelni sebesar Rp872,8 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan
penumpang kapal laut kelas ekonomi; dan Perum LKBN Antara sebesar Rp100,0 miliar untuk
penugasan layanan berita kepada masyarakat.
Dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan dan mendukung program
diversifikasi energi, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit
program, antara lain dalam bentuk: (1) subsidi bunga kredit untuk program ketahanan pangan
dan energi (KKP-E); (2) termasuk penyediaan anggaran atas risk sharing terhadap KKP-E
bermasalah yang menjadi beban Pemerintah; serta (3) kredit pengembangan energi nabati
dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain dialokasikan melalui ketiga skim tersebut,
subsidi bunga kredit program yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana dengan bunga yang relatif lebih rendah, juga
dialokasikan untuk: (1) kredit program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI); (2) Kredit
pemberdayaan pengusaha NAD, dan Nias; (3) Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
(KUR); (4) Kredit usaha pembibitan sapi (KUPS); (5) skema subsidi resi gudang; dan (6) subsidi
bunga untuk air bersih. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut dalam RAPBN tahun 2014
direncanakan alokasi anggaran bagi subsidi bunga kredit program sebesar Rp3,2 triliun. Jumlah
tersebut lebih tinggi Rp2,0 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanjanya dalam APBNP
tahun 2013 sebesar Rp1,2 triliun.
4-106
Nota Keuangan dan RAPBN 2014