NK- RAPBN 2014

Recommendations

Info

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 TABEL 4.12 SUBSIDI LISTRIK, 2013-2014 No URAIAN 2013 APBNP 2014 RAPBN Subsidi Nonenergi Subsidi Listrik (Miliar Rp) 99.979,7 89.766,5 - Subsidi tahun berjalan (miliar Rp) 87.236,7 86.266,5 - Carry over ke Tahun berikutnya (miliar Rp) (7.822,8) - - Kekurangan tahun 2011 (audited) (miliar Rp) 7.310,7 - - Kekurangan tahun 2012 (audited) (miliar Rp) 13.255,1 - - Perkiraan Kekurangan tahun 2013 (miliar Rp) - 3.500,0 Parameter: 1 ICP (US$/bbl) 108,0 106,0 2 Kurs (Rp/US$) 9.600,0 9.750,0 3 TTL (%) 15,0 - 4 Growth Sales (%) 9,0 9,0 5 Energy sales (TWh) 187,7 204,6 6 Losses (%) 8,5 8,5 7 Fuel Mix - High Speed Diesel/HSD (juta KL) 4,9 4,5 - Marine Fuel Oil/MFO (juta KL) 1,4 1,6 - IDO (juta KL) - - - Batu Bara (juta ton) 47,7 58,0 - Gas (MBBTU) 0,4 0,4 - Panas Bumi (TWh) 4,0 4,1 - Bio Diesel (juta KL) 0,01 0,01 8 Margin (%) 7,0 7,0 Sumber: Kementerian Keuangan Belanja subsidi nonenergi menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam RAPBN tahun 2014, subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp51,6 triliun, lebih tinggi Rp3,3 triliun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi nonenergi dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp48,3 triliun (lihat Tabel 4.13). TABEL 4.13 SUBSIDI NONENERGI, 2013-2014 (miliar rupiah) No URAIAN 2013 APBNP 2014 RAPBN Selisih thd APBNP 2013 1. Subsidi Pangan 21.497 ,4 18.822,5 (2.67 4,9) 2. Subsidi Pupuk 17 .932,7 21.048,8 3.116,2 3. Subsidi Benih 1.454,2 1.564,8 110,6 4. PSO 1.521,1 2.197 ,1 67 6,0 a. PT KAI 7 04,8 1.224,3 519,5 b. PT Pelni 7 26,5 87 2,8 146,3 d. LKBN Antara 89,8 100,0 10,2 5. Subsidi Bunga Kredit Program 1.248,5 3.235,8 1.987 ,3 6. Subsidi Pajak 4.635,5 4.7 13,2 77,7 Jumlah 48.289,3 51.582,3 3.293,0 Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-105
Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Anggaran subsidi pangan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp18,8 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp2,7 triliun bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp21,5 triliun. Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses pangan, baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi dekat) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada rumah tangga sasaran. Dalam tahun 2014, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog. Penyaluran beras kepada RTS akan diberikan untuk 12 kali penyaluran, dengan kuantum sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga tebus sebesar Rp1.600 per kg. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk. Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp21,0 triliun, atau meningkat Rp3,1 triliun bila dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp17,9 triliun. Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2014 sudah menampung anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 sebesar Rp3,0 triliun. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut, ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh petani. Alokasi anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp1,6 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi bila dibandingkan pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp1,5 triliun. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk subsidi PSO direncanakan sebesar Rp2,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran belanja subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2014 tersebut, dialokasikan masingmasing kepada PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp1,2 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api; PT Pelni sebesar Rp872,8 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; dan Perum LKBN Antara sebesar Rp100,0 miliar untuk penugasan layanan berita kepada masyarakat. Dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan dan mendukung program diversifikasi energi, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit program, antara lain dalam bentuk: (1) subsidi bunga kredit untuk program ketahanan pangan dan energi (KKP-E); (2) termasuk penyediaan anggaran atas risk sharing terhadap KKP-E bermasalah yang menjadi beban Pemerintah; serta (3) kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain dialokasikan melalui ketiga skim tersebut, subsidi bunga kredit program yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana dengan bunga yang relatif lebih rendah, juga dialokasikan untuk: (1) kredit program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI); (2) Kredit pemberdayaan pengusaha NAD, dan Nias; (3) Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR); (4) Kredit usaha pembibitan sapi (KUPS); (5) skema subsidi resi gudang; dan (6) subsidi bunga untuk air bersih. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan alokasi anggaran bagi subsidi bunga kredit program sebesar Rp3,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp2,0 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanjanya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp1,2 triliun. 4-106 Nota Keuangan dan RAPBN 2014
Page 2 and 3:
Daftar Isi DAFTAR ISI Halaman Dafta
Page 4 and 5:
Daftar Isi Halaman 4.2.2.2 Bagian A
Page 6 and 7:
Daftar Isi Halaman 6.3.1 Defisit An
Page 8 and 9:
Daftar Tabel DAFTAR TABEL Halaman T
Page 10 and 11:
Daftar Tabel Halaman Tabel 6.15 PMN
Page 12 and 13:
Daftar Grafik Halaman Grafik 3.9 Ki
Page 14 and 15:
Daftar Grafik Grafik 4.34 Perkemban
Page 16 and 17:
Daftar Grafik Halaman Cadangan Klai
Page 18 and 19:
Daftar Boks Boks 4.1 DAFTAR BOKS Pe
Page 20 and 21:
Daftar Matriks Matriks 4.1 DAFTAR M
Page 22 and 23:
Daftar Isi 31. BUPI : Badan Usaha P
Page 24 and 25:
Daftar Isi 90. MBR : Masyarakat Ber
Page 26 and 27:
Daftar Isi 150. RKAKL : Rencana Ker
Page 28 and 29:
Pendahuluan Bab 1 1.1 Umum BAB 1 PE
Page 30 and 31:
Pendahuluan Bab 1 Dari sisi klasifi
Page 32 and 33:
Pendahuluan Bab 1 Selain itu, dalam
Page 34 and 35:
Pendahuluan Bab 1 5. Rata-rata harg
Page 36 and 37:
Pendahuluan Bab 1 (4) menyusun kebi
Page 38 and 39:
Pendahuluan Bab 1 1.6 Uraian Singka
Page 40 and 41:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Berbaga
Page 42 and 43:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro komodit
Page 44 and 45:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro tahun 2
Page 46 and 47:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Sektor
Page 48 and 49:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro yang sa
Page 50 and 51:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro kedua t
Page 52 and 53:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 800 600
Page 54 and 55:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro quantit
Page 56 and 57:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Selanju
Page 58 and 59:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro dasar b
Page 60 and 61:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Hasil s
Page 62 and 63:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro indeks
Page 64 and 65:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro pasokan
Page 66 and 67:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 2.2.2.6
Page 68 and 69:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Faktor
Page 70 and 71:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Pemerin
Page 72 and 73:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Pertumb
Page 74 and 75:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Selanju
Page 76 and 77:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro pada pe
Page 78 and 79:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro diperki
Page 80 and 81:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro nasiona
Page 82 and 83:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 3. Perc
Page 84 and 85:
Bab 3 Pendapatan Negara pajak lainn
Page 86 and 87:
Bab 3 Pendapatan Negara PNBP member
Page 88 and 89:
Bab 3 Pendapatan Negara Sementara i
Page 90 and 91:
Bab 3 Pendapatan Negara rata-rata 4
Page 92 and 93:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP
Page 94 and 95:
Bab 3 Pendapatan Negara memberikan
Page 96 and 97:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP
Page 98 and 99:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam tahun
Page 100 and 101:
Bab 3 Pendapatan Negara penerimaan
Page 102 and 103:
Bab 3 Pendapatan Negara Kesehatan (
Page 104 and 105:
Bab 3 Pendapatan Negara Selama 2008
Page 106 and 107:
Bab 3 Pendapatan Negara (3) investa
Page 108 and 109:
Bab 3 Pendapatan Negara dalam rangk
Page 110 and 111:
Bab 3 Pendapatan Negara 3.4.1.1 Pen
Page 112 and 113:
Bab 3 Pendapatan Negara Pendapatan
Page 114 and 115:
Bab 3 Pendapatan Negara Sementara i
Page 116 and 117:
Bab 3 Pendapatan Negara dan ekstens
Page 118 and 119:
Bab 3 Pendapatan Negara sebagai pen
Page 120 and 121:
Bab 3 Pendapatan Negara keselamatan
Page 122 and 123:
Bab 3 Pendapatan Negara pemberdayaa
Page 124 and 125:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat B
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat B
Page 278 and 279:
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran,
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
Page 380 and 381:
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
Page 386 and 387:
Bab 7 Proyeksi APBN Jangka Menengah
Page 388 and 389:
Page 390 and 391:
Page 392 and 393:
Page 394 and 395:
Page 396 and 397:
Page 398 and 399:
Page 400 and 401:
Page 402 and 403:
Page 404 and 405:
Page 406 and 407:
Page 408 and 409:
Page 410 and 411:
Page 412 and 413:
Page 414 and 415:
Page 416 and 417:
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK IN
Page 418 and 419:
- 3 - 4. Pendapatan Pajak Dalam Neg
Page 420 and 421:
- 5 - tertentu sesuai dengan Ketent
Page 422 and 423:
- 7 - 35. Pembiayaan Luar Negeri Ne
Page 424 and 425:
- 9 - konsultan hukum lokal, sebesa
Page 426 and 427:
- 11 - Pasal 8 (1) Anggaran Belanja
Page 428 and 429:
- 13 - (3) DAU sebagaimana dimaksud
Page 430 and 431:
- 15 - puluh enam miliar tiga ratus
Page 432 and 433:
- 17 - Pasal 13 (1) Dana Insentif D
Page 434 and 435:
- 19 - (12) Ketentuan lebih lanjut
Page 436 and 437:
- 21 - termasuk hibah luar negeri/h
Page 438 and 439:
- 23 - puluh satu juta sembilan rat
Page 440 and 441:
- 25 - (7) Untuk menurunkan biaya p
Page 442 and 443:
- 27 - Perubahan Tahun Anggaran 201
Page 444 and 445:
- 29 - (4) Ketentuan lebih lanjut t
Page 446 and 447:
- 31 - Pemerintah dengan persetujua
Page 448 and 449:
- 33 - Pasal 37 Dalam hal terdapat
Page 450 and 451:
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UN
Page 452 and 453:
- 3 - nasional dan 3 (tiga) priorit
Page 454 and 455:
- 5 - Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal
Page 456 and 457:
Pasal 13 Pasal 14 Ayat (1) - 7 - Ya
Page 458 and 459:
Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 - 9
Page 460 and 461:
Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Ayat (6)
Page 462 and 463:
Pasal 21 Pasal 22 Ayat (3) Ayat (4)
Page 464 and 465:
- 15 - Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 A
Page 466 and 467:
Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32
Page 468 and 469:
Pasal 36 Pasal 37 Ayat (1) Cukup je
Page 470 and 471:
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG RE
Page 472 and 473:
- 3 - 3.2.1.1 Pendapatan rumah saki
Page 474 and 475:
- 5 - 3.7.4 Pendapatan denda II 21.
Page 476 and 477:
- 7 - 1.2.3.3 Dana Reboisasi 926.73
Page 478 and 479:
- 9 - 2.4.2 Dana bergulir -4.000.00
Page 480 and 481:
DATA POKOK APBN 2008-2014
Page 482 and 483:
Data Pokok APBN 2008 - 2014 Lampira
Page 484 and 485:
Page 486 and 487:
Page 488 and 489:
Page 490 and 491:
Page 492 and 493:
Page 494:
show all

NK- RAPBN 2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?