NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Berdasarkan berbagai asumsi dan parameter tersebut, maka anggaran subsidi BBM, BBN, LPG
tabung 3 kilogram dan LGV dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp194,9 triliun
atau turun Rp5,0 triliun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi BBM, BBN, LPG
tabung 3 kilogram dan LGV dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp199,9 triliun. Sejak APBNP
tahun 2012, perhitungan besaran belanja subsidi BBM sudah termasuk PPN atas penyerahan
BBM jenis tertentu, dan LPG tabung 3 kilogram oleh badan usaha kepada Pemerintah. Langkah
ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK, sehingga ke depan diharapkan
pelaksanaan APBN makin transparan dan akuntabel.
Dalam RAPBN tahun 2014, subsidi listrik masih perlu disediakan, dengan pertimbangan masih
lebih rendahnya tarif tenaga listrik (TTL) yang berlaku bila dibandingkan dengan biaya pokok
penyediaan (BPP) tenaga listrik. Selama beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran subsidi
listrik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk itu, dalam rangka mengendalikan
anggaran subsidi listrik, maka pemerintah bersama PT PLN (Persero) secara bertahap terus
melakukan upaya-upaya penurunan BPP tenaga listrik sebagaimana yang telah dilakukan di
tahun 2012, yaitu melalui penurunan susut jaringan (losses) dan optimalisasi bauran energi
(energy mix) untuk bahan bakar pembangkit, terutama dengan cara menurunkan penggunaan
BBM serta menjamin dan menjaga ketersediaan pasokan gas bumi, batubara, dan jenis energi
lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan pembenahan pada PT PLN (Persero).
Pokok-pokok kebijakan fiskal terkait subsidi listrik dalam tahun 2014 adalah: (1) meningkatkan
efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan target sasaran melalui penyesuaian tarif untuk
golongan tertentu; (2) meningkatkan rasio elektrifikasi; (3) menurunkan susut jaringan; dan
(4) menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik. Kebijakan
lainnya adalah (1) meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP); (2)
meningkatkan pemakaian gas dan energi baru terbarukan untuk mengurangi BBM; dan (3)
mengembangkan energi tenaga surya khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan
dengan negara lain dan untuk mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi. Berbagai
kebijakan tersebut ditempuh sejalan dengan upaya (1) menyusun skema tarif energi baru
terbarukan (EBT) yang dapat menarik minat investor; (2) meningkatkan pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan; (3) pengendalian subsidi listrik pada pelanggan 450-900
VA; dan (4) melakukan perbaikan formulasi perhitungan subsidi listrik dari cost plus margin
menjadi performance based regulatory untuk meningkatkan akuntabilitas pemberian subsidi
dan efisiensi PT PLN (Persero).
Selain berbagai kebijakan di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2014
juga didasarkan pada asumsi dan parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesar
USD106,0/barel; (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.750,0/USD; (3) volume penjualan tenaga
listrik sebesar 204,6 TWh; (4) susut jaringan (losses) sebesar 8,5 persen; dan (5) margin usaha
PT PLN (Persero) sebesar 7 persen. Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut
di atas, maka alokasi anggaran subsidi listrik dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar
Rp89,8 triliun (termasuk perkiraan kekurangan pembayaran subsidi listrik tahun 2013 sebesar
Rp3,5 triliun dan cadangan risiko energi), atau turun Rp10,2 triliun apabila dibandingkan
dengan pagu anggaran belanja subsidi listrik dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp100,0 triliun
(lihat Tabel 4.12).
4-104
Nota Keuangan dan RAPBN 2014