NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan mencapai Rp205,8
triliun atau 2,0 persen terhadap PDB. Alokasi anggaran belanja modal ini termasuk alokasi
anggaran dari belanja jenis lainnya (belanja barang dan bantuan sosial) tetapi berkarakteristik
sebagai belanja modal karena menghasilkan aset, tetapi tidak menjadi milik Pemerintah, antara
lain biaya untuk pelaksanaan tugas pembantuan, biaya pemeliharaan untuk mempertahankan
nilai aset, dan biaya pengadaan aset yang diserahkan kepada masyarakat. Alokasi anggaran
tersebut menunjukkan peningkatan Rp13,2 triliun, atau 6,9 persen bila dibandingkan dengan
pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp192,6
triliun (2,0 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN
tahun 2014 tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodasi keperluan anggaran untuk: (1)
menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan
dan komunikasi; (2) upaya peningkatan domestic connectivity (keterhubungan antarwilayah);
(3) meningkatkan kemampuan pertahanan menuju Minimum Essential Forces (MEF); (4)
mendukung pendanaan kegiatan multiyears; (5) meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi
terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim (climate change), dan meningkatkan kesiagaan
dalam menghadapi bencana.
Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan
arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2014, maka kebijakan
pengalokasian belanja modal pada K/L juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
(1) kontribusi (multiplier effect) K/L bersangkutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan, serta kemampuan penyerapan (kapasitas K/L) anggaran; dan
(2) komposisi sumber pendanaannya: jika dibiayai dengan pinjaman luar negeri (PLN) harus
mempertimbangkan posisi utang dan kesiapan proyeknya. Hal lain yang dipertimbangkan adalah
(3) prioritas dialokasikannya, yaitu untuk program dan kegiatan yang sudah siap proposal atau
rancangan kegiatannya; (4) jika dialokasikan untuk program pembentukan aset tetap yang akan
diserahkan kepada BUMN, maka dilakukan melalui skema penyertaan modal negara (PMN) atau
subsidiary loan agreement (SLA); dan (5) mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Metropolitan Priority Area (MPA).
Alokasi Anggaran Pembayaran Bunga Utang
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal masih tetap diarahkan pada kebijakan eskpansif
dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Terkait hal itu, Pemerintah
masih tetap menerapkan kebijakan defisit anggaran sehingga alokasi anggaran belanja negara
lebih besar daripada potensi anggaran pendapatan negara. Seiring dengan hal itu, Pemerintah
memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik yang berasal dari nonutang
maupun utang. Pemenuhan pembiayaan defisit anggaran diprioritaskan dari sumber pembiayaan
nonutang, akan tetapi karena terbatasnya sumber pembiayaan nonutang, Pemerintah tetap
menggunakan sumber pembiayaan utang untuk membiayai defisit anggarannya. Sebagai
konsekuensinya, outstanding utang Pemerintah mengalami peningkatan, demikian pula
dengan beban utang. Peningkatan beban utang tersebut pada gilirannya akan berdampak pada
peningkatan beban pembayaran bunga utang atas total outstanding utang Pemerintah dan biaya
dari penerbitan dan atau pengadaan utang baru.
Beban pembayaran bunga utang merupakan bagian dari konsekuensi yang harus dipenuhi oleh
Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah, selain pembayaran pokok utang yang telah
jatuh tempo. Kemampuan anggaran Pemerintah untuk memenuhi kewajiban utang secara tepat
waktu dan tepat jumlah tersebut sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas Pemerintah
4-100
Nota Keuangan dan RAPBN 2014