NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
fungsi masing-masing K/L; dan (3) menjaga terpeliharanya nilai dan kualitas aset negara melalui
dukungan alokasi dana yang memadai untuk pemeliharaan; serta (4) meningkatkan capacity
building SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional.
Anggaran belanja barang dalam RAPBN tahun 2014 tersebut dialokasikan melalui K/L dan non-
K/L. Belanja barang melalui K/L terdiri dari beberapa pos belanja, antara lain : (1) pos belanja
barang; (2) pos belanja jasa; (3) pos belanja pemeliharaan; dan (4) pos belanja perjalanan.
Alokasi anggaran untuk pos belanja barang dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar
Rp142,1 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp2,9 triliun (2,0 persen) jika dibandingkan
dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp144,9 triliun. Alokasi anggaran pada pos
belanja jasa dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp22,6 triliun atau mengalami
penurunan Rp1,8 triliun (7,2 persen) jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun
2013 sebesar Rp24,4 triliun. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja pemeliharaan dalam RAPBN
tahun 2014 direncanakan sebesar Rp21,0 triliun atau mengalami peningkatan Rp7,0 triliun
(50,3 persen) jika dibandingkan dengan anggaran belanja pemeliharaan yang ditetapkan dalam
APBNP tahun 2013 sebesar Rp14,0 triliun. Dalam RAPBN tahun 2014 alokasi anggaran belanja
perjalanan mengalami penurunan sebesar Rp6,4 triliun (27,8 persen) jika dibandingkan dengan
alokasi anggaran untuk belanja perjalanan yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013, yaitu
dari Rp23,2 triliun menjadi Rp16,7 triliun dalam RAPBN tahun 2014. Lebih rendahnya alokasi
anggaran pada pos belanja perjalanan tersebut merupakan dampak dari upaya Pemerintah
untuk melakukan efisiensi pada belanja barang khususnya belanja perjalanan.
Sementara itu, alokasi belanja barang non-K/L dalam tahun 2014 direncanakan sebesar Rp1,2
triliun, yang dialokasikan untuk pos sebagai berikut : (1) kontribusi ke lembaga internasional
sebesar Rp61,7 miliar; dan (2) penyediaan alokasi dana dukungan kelayakan/viability gap
fund (VGF) untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan dan SPAM Bandar
Lampung sebesar Rp1,1 triliun.
VGF merupakan skema bentuk dukungan Pemerintah dalam rangka mendorong investasi di
bidang infrastruktur melalui pemberian kontribusi fiskal dalam bentuk tunai sebagai bagian
dari biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama Pemerintah
dengan badan usaha (kerja sama Pemerintah-Swasta/KPS) dalam rangka penyediaan layanan
infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Tujuan VGF antara lain: (1) meningkatkan minat
badan usaha untuk berpartisipasi dalam proyek kerja sama yang layak secara ekonomi, namun
belum layak secara finansial; (2) meningkatkan kepastian penyediaan proyek infrastruktur
dengan mengacu kepada kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) meningkatkan
ketersediaan infrastruktur dengan tarif layanan yang terjangkau sesuai kemampuan rakyat.
Pemberian dukungan kelayakan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain:
(1) proyek kerja sama harus memenuhi kriteria kelayakan (eligibility criteria) pemberian
dukungan kelayakan; dan (2) persetujuan pemberian dukungan kelayakan harus dicantumkan
dalam dokumen pelelangan.
Alokasi Anggaran Belanja Modal
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/
inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya
adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah
masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-99