NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2014 tersebut terutama berkaitan
dengan langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi,
baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan pegawai pemerintah yang berdasarkan
kinerja, maupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Anggaran untuk pos gaji dan tunjangan dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan sebesar Rp120,0
triliun atau 43,4 persen dari total belanja pegawai. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan
sebesar Rp5,5 triliun atau 4,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp114,5
triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan kenaikan gaji
pokok sebesar rata-rata 6,0 persen serta penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi
kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun.
Selanjutnya, untuk pos honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain dalam RAPBN tahun 2014
direncanakan sebesar Rp66,1 triliun atau 23,9 persen dari total belanja pegawai. Jumlah ini
menunjukkan peningkatan sebesar Rp26,7 triliun atau 67,6 persen dibandingkan dengan APBNP
tahun 2013 sebesar Rp39,4 triliun. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari alokasi
anggaran untuk pemberian remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga sebagai
implikasi dari sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain untuk remunerasi pada beberapa
kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain
tersebut juga direncanakan untuk pembayaran honorarium bagi pegawai honorer yang akan
diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi organisasi bersangkutan.
Sementara itu, alokasi anggaran pada pos kontribusi sosial, yang merupakan anggaran
untuk membayar pensiun dan asuransi kesehatan, dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan
sebesar Rp90,5 triliun atau 32,7 persen dari total belanja pegawai. Jumlah ini secara nominal
menunjukkan peningkatan sebesar Rp11,5 triliun atau 14,6 persen dibandingkan dengan
alokasinya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp79,0 triliun. Peningkatan tersebut terutama
disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan kenaikan pensiun pokok sebesar rata-rata 4,0
persen, serta dukungan terhadap pelaksanaan SJSN Kesehatan yang terkait dengan kewajiban
Pemerintah menurut peraturan perundangan.
Alokasi Anggaran Belanja Barang
Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran belanja barang direncanakan sebesar Rp203,7
triliun, atau 2,0 persen terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan pagu belanja barang yang
ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp206,5 triliun (2,2 persen terhadap PDB),
maka alokasi anggaran belanja barang dalam RAPBN tahun 2014 tersebut berarti mengalami
penurunan sebesar Rp2,9 triliun atau 1,4 persen. Penurunan anggaran tersebut dipengaruhi
oleh : (1) penerapan flat policy untuk belanja operasional; (2) pengendalian perjalanan dinas
dan konsinyering; dan (3) pengalihan anggaran ke kegiatan yang lebih produktif.
Secara umum, alokasi anggaran belanja barang tersebut, terutama diarahkan untuk mendukung
pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat
luas, yaitu: (1) menjaga kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas
belanja barang K/L melalui pengendalian belanja barang operasional, dan melakukan efisiensi
belanja perjalanan dinas serta kegiatan seminar dan konsinyering sesuai kebutuhan dan tugas
4-98
Nota Keuangan dan RAPBN 2014