NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
Rincian dan pengelompokan besaran belanja menurut jenis dalam RAPBN tahun 2014 tersebut
disajikan menurut fungsi ekonomi dari anggaran dan dampaknya terhadap perekonomian
nasional. Konsep ini lebih dekat dengan pemikiran ekonomi makro, dimana belanja terbagi
menjadi belanja produktif dan operasional. Belanja produktif ialah belanja yang mempunyai
dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi berupa belanja modal atau bantuan
sosial. Belanja yang termasuk dalam jenis tersebut antara lain, untuk pembangunan jalan,
jembatan, pelabuhan, dan biaya reservasinya merupakan pengeluaran belanja modal. Di lain
pihak, pengeluaran pemerintah untuk membantu rakyat agar terentas dari kemiskinan (bantuan
pangan atau bantuan modal) merupakan pengeluaran Pemerintah untuk bantuan sosial.
Sementara itu, belanja operasional merupakan belanja yang lebih bersifat penyelenggaraan
operasional pemerintahan, seperti belanja pegawai dan barang. Meskipun bersifat konsumtif,
belanja ini juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hanya saja tidak berkelanjutan
dampaknya terhadap perekonomian nasional. Belanja pegawai merupakan biaya untuk
membayar gaji pegawai dan tunjangannya serta kontribusi sosial pemerintah kepada para
pegawai dan pensiunan. Kemudian, belanja barang merupakan belanja yang digunakan untuk
membiayai semua hal yang dikonsumsi untuk penyelenggaraan organisasi pemerintahan.
Dalam hal ini, biaya pembangunan gedung untuk kantor pemerintahan merupakan kelompok
pengeluaran belanja barang, bukan belanja modal. Hal ini sama halnya dengan biaya untuk
keperluan pembelian alat-tulis kantor.
Konsep tersebut di atas cukup berbeda dengan klasifikasi ekonomi yang diterjemahkan sebagai
klasifikasi jenis belanja menurut kaidah akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Contohnya, belanja
modal menurut peraturan ini adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau
menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
Makna belanja modal tersebut lebih sempit pengertiannya dengan konsep ekonomi makro di
atas karena pengeluaran pembangunan gedung kantor pemerintah akan dicatat sebagai belanja
modal atau pengeluaran untuk pembangunan jalan pada komunitas adat di daerah tertentu
tidak dicatat sebagai belanja modal tetapi belanja barang menurut peraturan tersebut.
Dengan demikian upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah pusat,
dari sisi efisiensi dan efektivitas harus senantiasa dilanjutkan. Penjelasan lebih rinci mengenai
anggaran belanja pemerintah pusat untuk masing-masing jenis belanja akan diuraikan lebih
lanjut dalam bagian berikut.
Alokasi Anggaran Belanja Pegawai
Melalui pos belanja pegawai, Pemerintah memberikan kompensasi baik dalam bentuk uang
maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang masih aktif maupun yang
telah purnatugas, sebagai imbalan dan penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar Rp276,7
triliun atau 2,7 persen terhadap PDB, atau meningkat sekitar 18,8 persen (Rp43,7 triliun)
bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2013 yang mencapai Rp233,0 triliun
(2,5 persen terhadap PDB). Peningkatan ini terjadi pada semua komponen belanja pegawai
yaitu alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan, alokasi anggaran untuk honorarium,
vakasi, lembur dan lain-lain, serta alokasi anggaran untuk kontribusi sosial. Peningkatan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-97