NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
56 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 946,8 822,0
57 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 490,2 789,2
58 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 558,5 802,6
59 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 98,5 95,4
60 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 144,0 100,7
61 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 247,2 235,8
62 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 175,4 125,6
63 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 535,9 543,0
64 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.225,6 1.233,4
65 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.949,6 2.241,4
66 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 4.724,9 4.565,2
67 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.886,8 1.881,2
68 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 703,9 616,9
69 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 594,9 721,3
70 100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 91,6 83,5
71 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.479,2 931,3
72 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 392,8 329,1
73 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 2.053,1 845,1
74 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 204,8 167,0
75 107 BADAN SAR NASIONAL 1.840,1 1.488,7
76 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 113,4 95,0
77 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 365,8 381,6
78 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 67,8 67,0
79 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 274,1 194,1
80 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 935,0 1.005,9
81 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 307,0 302,8
82 114 SEKRETARIAT KABINET 204,7 185,6
83 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 1.857,0 3.261,9
84 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 948,3 998,0
85 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 821,3 1.075,1
86 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 359,6 392,2
JUMLAH
622.008,7 612.652,3
Sumber: Kementerian Keuangan
Alokasi melalui BA BUN yang besarannya sangat signifikan adalah belanja subsidi, melalui
bagian anggaran BUN pengelola belanja subsidi (BA 999.07). Belanja subsidi ditujukan untuk
menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada
masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan
insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dalam RAPBN tahun 2014 alokasi anggaran subsidi
mencapai Rp336,2 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2014 tersebut,
direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg,
dan LGV serta subsidi listrik) sebesar Rp284,7 triliun. Sementara itu, sebesar Rp51,6 triliun
direncanakan akan disalurkan untuk subsidi nonenergi yang meliputi: subsidi pangan, subsidi
pupuk, subsidi benih, bantuan/subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak.
Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2014, BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) antara
lain menampung dana cadangan bencana alam sebesar Rp3,0 triliun, dan belanja lain-lain
sebesar Rp28,9 triliun. Alokasi belanja lain-lain tersebut antara lain menampung alokasi untuk
keperluan operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran sendiri, keperluan
yang bersifat ad-hoc (tidak terus menerus), dana cadangan risiko fiskal, serta mengantisipasi
kebutuhan mendesak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99), menampung pengeluaran
untuk keperluan hubungan internasional dan kontribusi sosial bagi pegawai dan pensiunan.
Alokasi BA BUN Pengelola Transaksi Khusus dalam RAPBN tahun 2014 sebesar Rp91,7 triliun,
yang sebagian besar merupakan kontribusi sosial sebagai kewajiban Pemerintah terhadap
pensiunan sebesar Rp85,7 triliun, iuran asuransi kesehatan PNS/TNI/Polri dan penerima
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-95