NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
(bongkar ratoon dan perluasan areal) 79.000 Ha, pengembangan tanaman kopi seluas 3.500
Ha, tanaman teh seluas 575 Ha, tanaman kakao seluas 7.700 Ha, tanaman lada seluas 282 Ha,
tanaman cengkeh seluas 850 Ha, tanaman kapas seluas 1.050 Ha, tanaman nilam seluas 50 Ha,
tanaman karet seluas 9.600 Ha, tanaman kelapa seluas 10.000 Ha, dan tanaman jambu mete
seluas 2.000 Ha; (6) tercapainya jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan sebanyak
1.328 desa dan jumlah pendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
sebanyak 6.500 desa.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
Pertanian dalam tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:
(1) perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan didukung oleh
sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang
efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan;
(2) terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui
kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, fasilitasi pembiayaan
pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi alat dan mesin pertanian;
(3) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), dan meningkatnya kontribusi
ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur); (4) meningkatnya
inovasi dan diseminasi teknologi pertanian; (5) peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
tanaman perkebunan yang berkelanjutan; dan (6) meningkatnya ketahanan pangan melalui
pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar, ditingkat
masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.
4.4.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi untuk BA BUN mencapai Rp617,7 triliun (50,2
persen dari belanja Pemerintah Pusat). Jumlah tersebut dialokasikan antara lain
untuk: (1) pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap pihak lain, seperti pembayaran
pensiun, pembayaran iuran asuransi kesehatan pegawai negeri sipil/TNI/Polri, dan
kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluran berbagai jenis subsidi; dan
(3) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko
yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, dan
dana cadangan bencana alam. Dalam pencatatannya, BA BUN dalam belanja pemerintah pusat
dikelompokkan dalam beberapa bagian anggaran sebagai berikut.
Bagian anggaran BUN Pengelola Utang Pemerintah (BA 999.01) menampung belanja berupa
pembayaran bunga utang, yang merupakan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah
atas pemanfaatan penarikan utang di masa lampau. Dengan memperhitungkan beberapa variabel
yang mempengaruhinya, maka pembayaran bunga utang pada RAPBN tahun 2014 mencapai
Rp119,5 triliun, yang terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp107,7 triliun
dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp11,8 triliun.
Selanjutnya, bagian anggaran BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) menampung belanja berupa
alokasi belanja hibah, yang dalam RAPBN tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp3,5 triliun. Jumlah
anggaran belanja hibah tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan belanja hibah kepada
daerah dalam tahun 2014 yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah
daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidang perhubungan, pembangunan
sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan eksplorasi geothermal.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-93