NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
penerimaan pajak; (2) program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan
dan cukai; (3) program pengelolaan perbendaharaan negara; (4) program pengelolaan kekayaan
negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang; (5) program pendidikan
dan pelatihan aparatur di bidang keuangan negara; (6) program perumusan kebijakan fiskal;
(7) program pengelolaan anggaran negara; (8) program peningkatan pengelolaan perimbangan
keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah; (9) program pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan; dan (10) program pengelolaaan
dan pembiayaan utang.
Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya persentase
pencairan piutang pajak sebesar 35 persen; (2) tercapainya persentase pengembangan
infrastruktur TIK (hardware dan software) DJBC sebesar 100 persen; (3) tercapainya jumlah
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN dengan opini audit
Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian masing-masing 84 laporan
dan 0 laporan; (4) tercapainya nilai kekayaan negara yang diutilisasi sebesar Rp75 triliun;
(5) presentase lulusan program diploma STAN dengan predikat minimal baik sebesar 90
persen; (6) tercapainya persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan/diterima
Menteri Keuangan dan persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan/
diterima Menteri Keuangan masing-masing sebesar 82 persen dan 83 persen; (7) tercapainya
persentase pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien sebesar 100
persen, persentase laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL) yang lengkap
sebesar 100 persen, dan persentase tersusunnya draft NK, RAPBN, dan RUU APBN (APBNP)
dengan besaran yang akurat dan tepat waktu sebesar 100 persen; (8) tercapainya persentase
ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah sebesar 100 persen; dan (9) tercapainya
persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan dan persentase pengadaan pinjaman
program sesuai kebutuhan pembiayaan masing-masing sebesar 110 persen dan 100 persen.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
Keuangan dalam tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:
(1) meningkatnya penerimaan pajak negara yang optimal; (2) terciptanya administrator
kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat
serta optimalisasi penerimaan; (3) meningkatnya pengelolaan perbendaharaan negara
secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan; (4) terselenggaranya
pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang
profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder;
(5) berkembangnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi; (6) terwujudnya kebijakan
fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan
mendorong pertumbuhan perekonomian; (7) terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah; (8) meningkatnya efektifitas dan
efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
(9) terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses
manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di
lingkungan Kementerian Keuangan; dan (10) mengoptimalkan pengelolaan surat berharga
negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
diarahkan untuk mencapai visi Kementerian ESDM yaitu “terwujudnya ketahanan dan
4-90
Nota Keuangan dan RAPBN 2014