NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
dalam tahun 2014 terdapat 4 isu strategis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
yaitu: (1) penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB); (2) peningkatan
perbaikan gizi; (3) pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; serta (4) penyiapan
jaminan kesehatan nasional.
Untuk mendukung hal-hal tersebut di atas, Kementerian Kesehatan dalam RAPBN tahun
2014 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp44.859,0 miliar. Jumlah ini lebih
tinggi Rp8.266,9 miliar atau 22,6 persen bila dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2013
sebesar Rp36.592,2 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai
program, antara lain: (1) program pembinaan upaya kesehatan; (2) program pengembangan
dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (PPSDMK); (3) program bina gizi dan
kesehatan ibu dan anak; (4) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
(5) program kefarmasian dan alat kesehatan.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan SJSN
kesehatan sebesar Rp19.932,5 miliar diperuntukkan bagi kelompok penerima bantuan iuran
(PBI) untuk pembayaran premi sebesar Rp19.225 per orang per bulan untuk 86,4 juta jiwa
selama 12 bulan. Alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran Kementerian
Kesehatan dalam RAPBN tahun 2014.
Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya jumlah
puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak 96
puskesmas dan persentase puskesmas yang mampu melakukan pelayanan obsentrik neotanal
emergensi dasar (PONED); (2) tercapainya jumlah SDM kesehatan yang telah ditingkatkan
kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan dan jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti
internship masing-masing sebanyak 9.500 orang dan 4.000 orang; (3) tercapainya persentase
balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100 persen, persentase ibu bersalin yang
ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn)) sebesar
90 persen, dan puskesmas yang mendapat bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.536 unit;
(4) tercapainya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan
kasus zoonosa yang ditangani sesuai standar sebesar masing-masing 90 persen, angka kesakitan
penderita DBD per 100.000 penduduk sebanyak 51 orang, dan penemuan kasus malaria per
1.000 penduduk sebanyak 1 kasus; dan (5) tercapainya persentase ketersediaan obat dan vaksin
sebesar 92,85 persen.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
Kesehatan pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:
(1) meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer,
kesehatan kerja, olah raga dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan; (2) meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan kesehatan; (3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat; (4) menurunnya angka kesakitan,
kematian dan kecacatan akibat penyakit; dan (5) meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat
kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir atau tahun ke 5 (lima) dari perjalanan Renstra Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2010–2014, yang merupakan kelanjutan dari
4-86
Nota Keuangan dan RAPBN 2014