NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
(3) tercapainya peserta didik SMA/SMK yang mendapatkan BOS SMA sebanyak 4.384.026
siswa dan BOS SMK sebanyak 4.303.201 siswa serta jumlah peserta didik SMA dan SMK
yang mendapat BSM sebanyak 759.975 siswa dan 937.000 siswa; (4) tercapainya jumlah anak
putus sekolah dan lulus sekolah menengah tidak melanjutkan yang mendapatkan layanan
pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup, bersertifikat, dan bekerja sebesar 19 persen;
(5) tercapainya pendidik tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan
profesionalisme di bidang pertanian dan perikanan sebesar 70 persen; dan (6) tercapainya
jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya sebanyak 68.114 orang dan jumlah koleksi
museum yang dikelola sebanyak 13.073 koleksi.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kemendikbud pada
tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) tercapainya keluasan dan
kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan jender
dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; (2) tercapainya keluasan dan kemerataan
akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat, berkesetaraan jender, di semua provinsi, kabupaten dan kota; (3) tercapainya
keluasan dan kemerataan akses SMA, SMK, SMLB, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat, berkesetaraan jender di semua provinsi, kabupaten dan kota; (4) terciptanya
keluasan dan kemerataan akses PAUD non formal, pendidikan kesetaraan, dan orang dewasa
bermutu dan berkesetaraan jender di semua provinsi, kabupaten dan kota; (5) meningkatnya
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai
standar nasional pendidikan; dan (6) meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, dan
pemanfaatan cagar budaya, museum, warisan budaya nasional dan dunia serta internalisasi
nilai budaya.
Kementerian Pekerjaan Umum
Arah kebijakan pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dalam tahun
2014 difokuskan untuk mencapai visinya, yaitu “tersedianya infrastruktur pekerjaan umum dan
pemukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025”. Dalam upaya mewujudkan
visi tersebut, Kementerian PU memiliki beberapa misi, antara lain: (1) mewujudkan penataan
ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam
rangka pembangunan berkelanjutan; (2) menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif
dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA
serta mengurangi resiko daya rusak air; (3) meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan; (4) meningkatkan
kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan
fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan;
(5) menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya
keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik
dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang; (6) menyelenggarakan
penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek, norma, standar, pedoman, manual dan/
atau kriteria pendukung infrastruktur bidang PU dan permukiman; (7) menyelenggarakan
dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi
serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance; dan (8) meminimalkan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-83