NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Selain hal tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan tertentu
bagi anggota TNI dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) sebesar Rp303,8 miliar. Anggaran tersebut merupakan bagian dari
anggaran Kementerian Pertahanan dalam RAPBN tahun 2014.
Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya MEF
matra darat; (2) tercapainya MEF matra udara; (3) tercapainya penambahan material alutsista
strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu; (4) tercapainya jumlah alutsista TNI dalam
negeri dan piranti lunak industri pertahanan; dan (5) tercapainya MEF integratif.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
Pertahanan pada tahun 2014 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:
(1) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana
dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF;
(2) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana
dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju
MEF; (3) kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung
pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal dan daya
gempur yang tinggi; (4) meningkatnya jumlah kebutuhan alutsista produksi dalam negeri
terpenuhi secara bertahap; dan (5) terwujudnya modernisasi alutsista/nonalutsista/sarana dan
prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu, sesuai kemajuan iptek serta
dikembangkan secara mandiri.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah “terselenggaranya layanan
prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif”. Untuk
mencapai visi tersebut maka pembangunan pendidikan tahun 2014 difokuskan kepada upaya
peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan, dan kepastian
memperoleh layanan pendidikan dengan menetapkan prioritas program pendidikan tahun
2014 sebagai berikut: (1) peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD);
(2) penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu; (3) peningkatan kualitas
dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan; (4) peningkatan akses dan relevansi
pendidikan menengah dan vokasi; dan (5) peningkatan akses dan daya saing pendidikan tinggi.
Untuk mendukung pencapaian visi serta prioritas program pendidikan tersebut, dalam RAPBN
tahun 2014 Kemendikbud direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp82.743,6 miliar.
Jumlah ini lebih tinggi Rp3.035,9 miliar atau 3,8 persen bila dibandingkan dengan anggaran
dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp79.707,7 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan
untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pendidikan tinggi; (2) program
pendidikan dasar; (3) program pendidikan menengah; (4) program pendidikan anak usia dini,
nonformal dan informal; (5) program pengembangan profesi pendidik tenaga kependidikan
dan penjamin mutu pendidikan; dan (6) program pelestarian budaya.
Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya jumlah
dosen PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 47.896 dosen, dan Angka Partisipasi
Kasar Perguruan Tinggi (APKPT) 19-23 tahun sebesar 26,7 persen, serta tercapainya satker
penerima dana masyarakat sebanyak 103 satker; (2) tercapainya jumlah siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB penerima subsidi siswa miskin sebanyak 8.062.561 siswa dan 2.893.187 siswa;
4-82
Nota Keuangan dan RAPBN 2014